Jakarta, Maret.id — Komisi A DPRD Kota Surabaya menegaskan bahwa keberhasilan program hotline pengaduan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya sangat bergantung pada komitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan warga dengan cepat, transparan, dan tuntas.
Anggota Komisi A DPRD, Anas Karno, mengapresiasi tindakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan camat, lurah, serta kepala perangkat daerah untuk membuka layanan hotline pengaduan.
Menurutnya, inisiatif ini merupakan inovasi penting untuk mempercepat penyelesaian masalah warga dan mengurangi rantai birokrasi dalam pelayanan publik. Namun, ia menekankan bahwa keberadaan hotline harus disertai dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas.
“Yang paling penting tidak hanya nomor hotline-nya tersedia, tetapi bagaimana aduan warga ditangani secara cepat, transparan, dan ada solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Anas.
Politisi dari PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa efektivitas layanan akan meningkat jika sistem hotline terintegrasi hingga tingkat RT dan RW. RT dan RW, sebagai ujung tombak pelayanan, dianggap memiliki peran strategis dalam mendeteksi masalah sejak dini.
“Hotline ini akan sangat membantu apabila benar-benar menjadi sarana respons cepat bagi warga. Bahkan kalau memungkinkan, sistem ini diperkuat sampai tingkat RT dan RW,” kata Anas.
Ia juga mengidentifikasi berbagai masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, seperti parkir liar, pungutan liar, premanisme, pelayanan administrasi, serta persoalan lingkungan yang perlu menjadi prioritas penyelesaian.
Anas mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu hingga masalah menjadi viral di media sosial sebelum mengambil tindakan. “Jangan sampai warga merasa harus membuat persoalan menjadi viral terlebih dahulu baru mendapat perhatian,” tegasnya.
Ia berharap bahwa sistem hotline terhubung dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah dapat memperkuat budaya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
“Sinergi seluruh unsur pemerintahan dalam merespons aspirasi masyarakat akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” imbuh Anas.
Sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang pemerintahan, Komisi A DPRD Kota Surabaya berkomitmen untuk terus mengawasi kualitas pelayanan publik agar setiap kebijakan memberikan kepastian layanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintah yang benar-benar hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya.
