Jakarta, Maret.id — Komisi C DPRD Kota Surabaya mendesak agar pembangunan pintu air di muara Kali Jagir dipercepat. Langkah ini dianggap sebagai solusi permanen untuk mengatasi banjir rob yang kerap melanda daerah tersebut.
Menurut DPRD, infrastruktur pintu air tersebut merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini untuk mencegah luapan air laut yang memperparah genangan saat hujan deras bersamaan dengan pasang air laut.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan pengalaman baru-baru ini dengan banjir menunjukkan bahwa penanganan tidak bisa reliant pada pompa dan normalisasi saluran saja. “Pengendalian air dari muara menjadi faktor krusial dalam sistem pengendalian banjir di Kota Surabaya,” jelasnya.
Eri menambahkan, “Kasus banjir dua hari lalu menunjukkan sulitnya penanganan air saat terjadi curah hujan tinggi secara bersamaan dengan pasang air laut.” Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa pembangunan pintu air di muara Kali Jagir sangat dibutuhkan.
Proyek ini diperkirakan memerlukan anggaran antara Rp100 miliar hingga Rp200 miliar jika menggunakan metode Corrugated Steel Sheet Pile (CSSP). Mengingat besarnya anggaran tersebut, DPRD berharap dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN, mengingat kawasan sungai tersebut berada di bawah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
“Kami berharap APBN ikut mendukung, karena wilayah sungai tersebut dikelola oleh pemerintah pusat melalui BBWS Brantas,” imbuh Eri.
Di tengah menunggu pembangunan pintu air, Komisi C mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Surabaya yang segera melakukan normalisasi dan pengerukan kali hingga muara. Pekerjaan ini dimulai pada 16 Juli 2026 dan ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD akan memantau langsung pelaksanaan di lapangan. “Kami akan turun langsung untuk memastikan progres normalisasi berjalan optimal,” tegas Eri.
Selain itu, Eri menekankan perlunya peremajaan alat berat Pemkot Surabaya. Banyak alat yang digunakan kini sudah berusia di atas satu dekade dan efektivitasnya berkurang dalam menangani banjir. Komisi C akan mendorong penganggarannya pada tahun depan.
Dalam rapat pendalaman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Komisi C juga mengevaluasi realisasi APBD 2025 sektor pekerjaan umum. Dari total anggaran sekitar Rp1,7 triliun, realisasi mencapai Rp1,56 triliun atau 88 persen.
“Beberapa proyek terpaksa diputus kontraknya karena kontraktor tidak memenuhi standar pelaksanaan,” jelas Eri. Langkah tegas ini diambil demi menjaga kualitas infrastruktur di Surabaya.
Eri menggarisbawahi pentingnya penanganan banjir dilakukan secara terpadu. Ini mencakup pembangunan pintu air di muara Kali Jagir, optimalisasi rumah pompa, serta peremajaan alat berat. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat surutnya genangan banjir di kawasan rawan di Kota Surabaya.
