Jakarta, Maret.id — Ketua MPP PKS, Mulyanto, mengusulkan agar pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan untuk membentuk kembali Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Menurutnya, lembaga ini perlu dihidupkan kembali sebagai entitas yang memiliki tugas khusus dalam pengembangan energi dan teknologi nuklir secara terintegrasi di tanah air.
Mulyanto menyampaikan pandangannya bahwa pembubaran BATAN di masa lalu telah mengakibatkan kurang optimalnya koordinasi dan fokus pada pengembangan sektor nuklir. “Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan Rosatom menunjukkan bahwa isu energi nuklir telah menjadi bagian dari agenda strategis nasional Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu, 13 Mei 2026.
Momentum Penting untuk Ketahanan Energi
Mulyanto menekankan bahwa kerja sama dengan Rosatom menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah tantangan geopolitik global dan ketidakpastian dalam pasokan energi dunia. Ia menegaskan, “Kebutuhan energi Indonesia ke depan akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, hilirisasi, dan transformasi ekonomi.”
Namun, ia juga mengingatkan bahwa program nuklir tidak dapat dipandang sebagai proyek pembangkit listrik biasa. Energi nuklir merupakan sektor strategis yang melibatkan banyak aspek penting, seperti keselamatan, penguasaan teknologi tinggi, keamanan nasional, dan diplomasi internasional. Oleh karena itu, Mulyanto menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang kuat, fokus, dan memiliki otoritas yang jelas.
Pentingnya Kelembagaan yang Kuat
Mulyanto menjelaskan bahwa untuk menjalankan program nuklir yang efektif, diperlukan institusi khusus yang profesional dan berkelanjutan. “Jangan sampai agenda strategis sebesar ini terfragmentasi dalam birokrasi yang terlalu luas,” katanya. Dia mengungkapkan, selama puluhan tahun, BATAN telah menjadi pilar utama pengembangan teknologi nuklir di Indonesia, mencakup riset reaktor, pengembangan sumber daya manusia, teknologi radioisotop, dan kerja sama internasional.
Kembalinya BATAN dianggap penting untuk menghidupkan kembali pengalaman kelembagaan dan memori institusional yang telah ada. “Jika Indonesia serius memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, pemerintah harus membangun ekosistem nasional yang utuh, termasuk regulasi, industri pendukung, pendidikan, riset, budaya keselamatan, dan penguasaan teknologi,” lanjutnya.
Kerja Sama Internasional yang Berkelanjutan
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini juga menekankan bahwa kerja sama internasional di bidang nuklir harus mengedepankan prinsip transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional. “Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi asing tanpa memiliki kemampuan strategis mandiri.”
“Energi nuklir adalah proyek peradaban jangka panjang,” tegas Mulyanto. Dia menambahkan bahwa negara harus hadir secara penuh melalui lembaga yang kuat, profesional, dan visioner. Pembentukan kembali BATAN, menurutnya, menjadi langkah penting agar arah pembangunan nuklir nasional tetap terjaga demi kepentingan rakyat dan kedaulatan energi Indonesia.
