Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan lebih efektif jika melibatkan warung dan UMKM lokal dengan pendekatan gotong royong. Ia berpendapat bahwa program ini seharusnya tidak hanya bersifat top-down.
Menurut Hasto, pelibatan warga, warung makan, dan pelaku usaha mikro di sekitar sekolah akan membuat pemenuhan gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, hal ini juga dapat menggerakkan ekonomi lokal.
Hasto menyampaikan pendapatnya setelah menghadiri ujian disertasi terbuka di Universitas Airlangga, Surabaya. Ia menekankan bahwa kritik PDI Perjuangan terhadap Program MBG tidak diarahkan pada tujuannya, melainkan pada pendekatan pelaksanaannya yang dianggap masih terlalu sentralistis.
“Kritik kami sejak awal ada pada metodologi dan pendekatannya yang top-down. Program pemenuhan gizi rakyat sejalan dengan platform PDIP, tetapi pelaksanaannya harus berbasis masyarakat—misalnya melibatkan warung-warung di sekitar sekolah,” tutur Hasto.
Hasto memberikan contoh keberhasilan program penanganan gizi buruk dan stunting di Banyuwangi dan Surabaya yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Ia berpendapat bahwa pola gotong royong itu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi dalam mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG.
“Fungsi kampus adalah penguasaan ilmu pengetahuan, melakukan riset, dan mengembangkan teknologi terapan. Itu yang harus menjadi fokus utama perguruan tinggi,” tegasnya.
Hasto menekankan bahwa Program MBG merupakan program negara yang harus dijalankan sebagai pelayanan publik. Ia melarang seluruh kader PDI Perjuangan terlibat dalam bisnis atau pelaksanaan program tersebut untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
“Ini program negara, bukan program partai. Kami melarang tegas kader melakukan komersialisasi atas program yang ditujukan untuk rakyat,” tegasnya.
Terkait informasi mengenai dugaan keterlibatan kader PDI Perjuangan dalam pelaksanaan MBG, Hasto menyatakan bahwa DPP telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Apabila terbukti melanggar, sanksi akan diberikan sesuai mekanisme partai.
PDI Perjuangan juga telah mengirim surat kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait isu ini dan akan mengirim surat susulan jika belum mendapatkan jawaban.
