Jakarta, Maret.id — Pengamat politik, Dr. Selamat Ginting, mengungkapkan keheranannya mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang masih mempertahankan dua tokoh, Hasan Nasbi dan Qodari, dalam tim pemerintahannya. Selamat merasa ada kontradiksi yang cukup mencolok mengingat persepsi publik terhadap kedua individu tersebut.
Keputusan Politik yang Dipertanyakan
Selamat Ginting, yang juga merupakan akademisi di Universitas Nasional (Unas), mengemukakan pendapatnya dalam sebuah podcast di kanal YouTube. Ia menyatakan, “Publik menganggap bahwa ini adalah salah satu kelemahan pemerintah yang bisa terletak pada sosok Qodari dan Hasan Nasbi. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa kedua orang ini direkrut kembali?”
Ia menilai bahwa kedua tokoh tersebut dapat dikategorikan sebagai produk ditolak dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Hal ini membuat sikap Presiden Prabowo menjadi sorotan karena potensi dampaknya terhadap citra pemerintah.
Pertimbangan Politik dalam Rekrutmen
Selamat melanjutkan, rekrutmen Hasan Nasbi dan Qodari lebih terlihat sebagai langkah politik ketimbang sekadar teknis komunikasi. “Mereka dianggap memahami peta opini publik. Keduanya berasal dari dunia survei, yang mana dalam politik modern, kemampuan membaca persepsi masyarakat sering dianggap sama pentingnya dengan kemampuan membuat kebijakan,” tambahnya. Ia percaya bahwa keterlibatan dua orang ini dalam pemerintahan bertujuan untuk memanfaatkan kompetensi mereka dalam mengukur dan memahami sentimen publik.
Pernyataan Selamat tentu saja menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai arah kebijakan komunikasi pemerintah di tangan Prabowo. Banyak pengamat khawatir bahwa strategi ini akan mampu mempengaruhi dinamika politik yang ada, terutama menjelang pemilu yang akan datang.
Kritik Terhadap Kebijakan Komunikasi Pemerintah
Selain itu, Selamat juga mengkritik langkah Badan Komunikasi Pemerintah yang baru-baru ini mengundang 40 media baru untuk berkolaborasi. “Ini memang menarik untuk diperhatikan. Ada risiko bahwa pemerintah bisa jadi sedang membangun buzzer-buzzer baru yang bisa dianggap tidak kredibel atau ‘homeless’,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini agar tidak muncul kesan pemerintah berupaya menciptakan opini publik yang menguntungkan mereka untuk melawan oposisi. “Harus ada penjelasan detail, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan kepercayaan publik pada pemerintah,” tandas Selamat.
Dalam konteks yang lebih luas, kritik-kritik ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap strategi komunikasi pemerintah saat ini. Keselarasan antara kebijakan dan persepsi publik akan sangat menentukan efektivitas pemerintahan Prabowo dalam jangka panjang.
