Jakarta, Maret.id — Pemerintah Kabupaten Kediri mengumumkan bahwa pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono–Kediri telah mencapai 93,6 persen. Proyek ini juga terkait dengan percepatan pembangunan Jalan Tol Kediri–Tulungagung sebagai akses menuju Bandar Udara Dhoho.
Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menyampaikan perkembangan tersebut saat mewakili Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, dalam rapat pengadaan tanah yang diadakan oleh Kejaksaan Agung RI di Surabaya.
Dewi menjelaskan bahwa luas lahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Kertosono–Kediri di Kabupaten Kediri adalah 423.391 meter persegi, mencakup 486 bidang tanah. “Sebanyak 455 bidang atau 93,6 persen telah terealisasi dengan luas mencapai 396.272 meter persegi,” ujar Dewi Mariya Ulfa.
Masih ada 31 bidang yang belum diselesaikan, yang disebabkan oleh sengketa waris, perbedaan pendapat mengenai nilai Uang Ganti Kerugian (UGK), dan status kepemilikan tanah yang tidak jelas.
Untuk mempercepat penyelesaian pengadaan tanah, Pemkab Kediri mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar proses konsinyasi ke Pengadilan Negeri dapat segera dilakukan sesuai ketentuan.
Selain itu, Pemkab Kediri juga mempercepat pengadaan tanah untuk Jalan Tol Kediri–Tulungagung, yang merupakan akses ke Bandar Udara Dhoho. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, telah menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Pengadaan Tanah.
Pembangunan ruas tol tersebut di Kabupaten Kediri mencakup 753 bidang tanah dengan luas 407.851 meter persegi. Meskipun proses pengadaan tanah hampir selesai, masih ada beberapa bidang tanah yang perlu penyelesaian administrasi, termasuk Tanah Kas Desa dan tanah wakaf.
Kasubdit IV A Direktorat V Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Imran Yusuf, memberikan apresiasi terhadap dukungan Pemkab Kediri dalam percepatan pengadaan tanah proyek strategis nasional. “Proses pengadaan tanah di Kabupaten Kediri berlangsung relatif lebih kondusif. Saya optimistis percepatan penyelesaian dapat terus dilakukan melalui koordinasi yang baik antarinstansi,” tutur Imran.
