Jakarta, Maret.id — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan mengadakan reses di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, untuk menyerap aspirasi warga. Kegiatan ini berlangsung di Desa Rayung dan dihadiri oleh Kepala Desa Rayung, Utomo, serta ratusan warga.
Dalam forum dialogis tersebut, dua isu utama dibahas, yaitu krisis air untuk pertanian dan kekhawatiran masyarakat terhadap alih fungsi lahan hutan. “Kegiatan reses ini adalah sarana serap aspirasi. Saya mengajak seluruh warga untuk menyampaikan secara terbuka setiap persoalan yang dirasakan,” tegas Sukarno, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Senori.
Kepala Desa Rayung, Utomo, juga menyarankan agar masyarakat memanfaatkan kesempatan bertemu dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setyawan. “Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi warga,” imbuh Utomo.
Sesi dialog berlangsung interaktif dengan keluhan dari warga desa. Salah satu warga, Hasan dari Desa Malo, mengeluhkan ancaman kekeringan yang sering melanda wilayah ketika musim kemarau. “Di Desa Malo, kami sangat membutuhkan pasokan air untuk pertanian. Kami mohon solusi agar pertanian warga tidak mengalami gagal panen,” ujar Hasan.
Ony Setyawan menanggapi keluhan tersebut dan memastikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong bantuan irigasi dari pemerintah provinsi. “Segera kita bentuk tim dan lengkapi keanggotaan kelompok tani. Pengajuannya akan kami dorong ke tingkat provinsi agar mendapat perhatian dan program bantuan irigasi,” terang Ony.
Selain masalah air, warga juga mengemukakan kekhawatiran mengenai rencana alih fungsi lahan hutan yang mereka sewa dan garap. Sukarno menjelaskan bahwa ada rencana dari pihak Kehutanan untuk mengalihkan lahan sewa petani menjadi perkebunan tebu. “Jika lahan yang sudah disewa warga ini diambil alih untuk perkebunan tebu perusahaan, masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Kami mohon Pak Ony mengomunikasikan hal ini dengan Kementerian Kehutanan,” tegas Sukarno.
Ony menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tersebut akan menjadi catatan prioritas yang akan dikawal di tingkat legislatif dan kementerian terkait. Ia menekankan bahwa fungsi reses adalah untuk memastikan suara masyarakat mendasari pengambilan kebijakan. “Reses bukan sekadar seremonial, melainkan kewajiban kami untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Baik soal irigasi, lahan, maupun perekonomian, akan terus kami kawal,” kata Ony.
Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi interaktif yang diharapkan menghasilkan langkah konkret dari DPRD Jawa Timur.
