Jakarta, Maret.id — Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai bahwa perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto diyakini bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola kementerian serta lembaga pemerintah. Namun, ia berpandangan bahwa langkah ini akan sia-sia jika kepentingan masyarakat umum tidak menjadi prioritas utama.
Efriza menekankan bahwa reshuffle kabinet yang terbaru, termasuk penunjukan Hanif Faisol sebagai Wakil Menteri Koordinator Pangan, mungkin akan dianggap tidak berguna oleh publik. Hal ini disampaikan Efriza dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Kamis, 14 Mei 2026. Dia menggarisbawahi bahwa kegagalan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam memastikan keterjangkauan harga minyak goreng subsidi yang dikenal sebagai Minyakita akan berdampak negatif terhadap citra pemerintahan Prabowo.
Ketidakbecusan dalam Pengawasan Distribusi
“Pemerintah akan dianggap abai dalam kinerja mereka, terutama dalam menjaga harga dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat,” kata Efriza. Ia menambahkan, ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi barang-barang kebutuhan pokok akan semakin mengukuhkan anggapan bahwa mereka tidak mampu memenuhi hak dasar rakyat.
Efriza yang juga merupakan Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) meyakini bahwa kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat akan berulang, meskipun masyarakat bawah adalah pihak yang paling terdampak. “Jika pemerintah tidak segera merespons kondisi ini, mereka akan dinilai gagal dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” tegasnya.
Dampak Negatif Terhadap Persepsi Publik
Kegagalan Zulhas, menurut Efriza, dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pencapaian swasembada pangan yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Ketidakmampuannya dalam menangani masalah harga dan distribusi akan menciptakan sentimen negatif yang akan berimbas pada kewibawaan pemerintah secara keseluruhan.
“Persepsi publik adalah hal yang krusial dalam membangun legitimasi sebuah pemerintahan. Jika masyarakat merasa kebutuhannya tidak diperhatikan, akan sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan dukungan,” jelas Efriza. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga kestabilan harga serta distribusi bahan pokok agar tidak terjadi ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Kebutuhan untuk Meningkatkan Responsifitas Pemerintah
Efriza menegaskan bahwa langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Ia menyarankan agar pemerintah meningkatkan responsifitas dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan ekonomi, khususnya yang terkait dengan komoditas pangan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih diperhatikan dan mendapatkan jaminan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok.
Dalam konteks ini, Efriza menyarankan agar pemerintah lebih aktif mendengarkan suara masyarakat dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program yang diterapkan. “Kepentingan rakyat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan pemerintah. Tanpa itu, stabilitas dan kepercayaan akan sulit terjaga,” pungkasnya.
Dengan demikian, upaya perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto harus diiringi dengan perhatian serius terhadap isu-isu mendasar yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, pemerintah dapat menjaga dukungan publik dan mendorong stabilitas di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
