Jakarta, Maret.id — Gagasan pembentukan Kabinet Bayangan yang melibatkan 15 akademisi dan pegiat masyarakat sipil tidak hanya dianggap sebagai simbol oposisi, tetapi juga sebagai wadah untuk menguji kualitas kebijakan pemerintah secara terbuka.
Penggagas Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menyatakan bahwa jumlah menteri dalam kabinet bayangan sengaja diperkecil menjadi 15 orang agar lebih efektif dan efisien. “Jumlah menteri kabinet bayangan hanya 15 orang, enggak sampai 100. Efektif dan efisien,” kata Feri sambil berkelakar, dalam acara di kanal Youtube Mahfud MD, pada Minggu, 2 Agustus 2026.
Feri menjelaskan bahwa ide ini berawal dari kegelisahan sejumlah akademisi yang mengamati pergeseran dalam praktik sistem ketatanegaraan Indonesia. “Awal mula terbentuknya ini tidak sengaja karena keresahan kita yang belajar hukum tata negara. Kok sistem presidensial aroma parlementernya mulai kental terasa,” ujarnya.
Ia memberikan contoh tentang keterlibatan menteri yang melapor kepada pimpinan DPR dan situasi di mana pimpinan DPR mendampingi presiden dalam pengumuman kabinet. “Ini rasa parlementer, kan,” tegasnya. Berangkat dari kondisi tersebut, Feri dan rekan-rekannya menggagas pembentukan kabinet bayangan yang dikenal dalam sistem parlementer, di mana terdapat menteri bayangan yang akan berfungsi sebagai mitra diskusi serta pengkritik bagi setiap kementerian.
“Kalau pemerintah punya Menteri Keuangan, maka ada Menteri Keuangan bayangan, begitu seterusnya,” jelas Feri. Menurutnya, konsep ini membuka ruang bagi perdebatan mengenai gagasan, program, dan kebijakan sehingga publik dapat menilai kualitas argumentasi dari masing-masing pihak.
Ia menambahkan bahwa dalam sistem parlementer, jabatan menteri harus diisi oleh figur yang kompeten di bidangnya. “Karena itu kabinet tidak boleh diisi orang yang tidak mumpuni. Minimal dia betul-betul mampu menjelaskan gagasan dan arah kebijakannya kepada publik,” pungkas Feri.
