Jakarta, Maret.id — Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menegaskan bahwa salah satu cara paling efektif untuk menggoyang stabilitas sebuah pemerintahan adalah melalui operasi propaganda yang berbasis pada budaya populer. Hal ini meliputi pemanfaatan film, media digital, jaringan LSM, dan pembentukan opini publik internasional.
Potensi Tekanan Terhadap Pemerintahan Prabowo
Dalam analisis geopolitiknya, Amir menilai pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghadapi tekanan signifikan dari kekuatan global. Kekuatan-kekuatan ini memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap arah kebijakan nasional Indonesia.
Amir menekankan bahwa situasi ini khususnya akan terjadi jika pemerintahan Prabowo dianggap terlalu berkuasa dalam membangun kemandirian ekonomi, memperkuat nasionalisme sumber daya alam, dan memperbesar posisi tawar Indonesia di pentas global. “Jika langkah-langkah tersebut dianggap mengancam kepentingan internasional, maka tekanan pasti akan meningkat,” tuturnya, saat memberikan keterangan pada Kamis, 14 Mei 2026.
Pola Operasi yang Tidak Baru
Menurut Amir, pola operasi yang memanfaatkan propaganda dan tekanan internasional ini bukanlah hal baru dalam konteks percaturan global. Banyak negara berkembang telah mengalami berbagai bentuk tekanan politik yang dilakukan melalui instrumen ‘soft power warfare’. Ini mencakup perang pengaruh yang diekspresikan melalui narasi demokrasi, isu hak asasi manusia, lingkungan, film dokumenter, gerakan sosial, dan kampanye media internasional.
“Perang zaman sekarang bukan hanya sekadar perang senjata. Yang jauh lebih berbahaya adalah perang persepsi,” jelas Amir lebih lanjut. Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah mengalami kerusuhan dan instabilitas akibat intervensi melalui berbagai bentuk propaganda.
Pentingnya Respons yang Beralasan
Amir juga menyoroti pentingnya respons pemerintahan terhadap berbagai bentuk propaganda yang muncul. Ia menegaskan bahwa tindakan reaktif, seperti pelarangan film atau pembungkaman karya budaya, tidaklah produktif dan justru dapat menjadi jebakan strategis bagi pemerintah.
“Langkah semacam itu akan memberikan fasilitas bagi narasi bahwa pemerintah anti-demokrasi, anti-kebebasan berekspresi, dan cenderung represif,” ujar Amir. Dengan demikian, ia menyampaikan bahwa operasi propaganda dapat berhasil jika pemerintah tidak mampu menangani isu ini dengan bijaksana dan responsif.
Dengan situasi geopolitik yang semakin kompleks, Amir mendorong pemerintah untuk tetap tenang dan melakukan pendekatan yang cerdas dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul. “Kita harus mampu membaca situasi dengan baik dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas demi kedaulatan dan kemajuan negara,” pungkasnya.
