Jakarta, Maret.id — Tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sejumlah survei nasional harus diimbangi dengan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi.
Pengamat politik dari Cirebon, Heru Subagia, menanggapi hasil survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan Dedi Mulyadi dengan elektabilitas mencapai 35 persen.
“Elektabilitas 35 persen itu bukan hadiah, melainkan tantangan,” tuturnya.
Heru menilai, jika Dedi Mulyadi tidak mampu melakukan tindakan nyata terhadap korupsi kelas atas, maka sebaiknya ia berhenti melakukan pencitraan politik dengan isu-isu kecil yang tidak menyentuh masalah mendasar.
Ia menambahkan, perhatian terhadap kejahatan jalanan dan kasus kriminal skala kecil tetap penting. Namun, upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan elite harus menjadi fokus utama.
“Itu sekadar hiburan politik. Rakyat tidak butuh tontonan, rakyat butuh keberanian seorang calon presiden untuk menindak elite yang merampas hak mereka,” ujar Heru.
Heru menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari para pemimpin untuk menghadapinya.
“Mereka tertangkap tangan, tapi tetap mencari kambing hitam. Rakyat sudah muak dengan sandiwara hukum,” imbuhnya.
“Calon presiden harus berani memproklamasikan perang terhadap korupsi, bukan sekadar lip service,” tutupnya.
