Jakarta, Maret.id — Kinerja keuangan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) menarik perhatian DPRD DKI Jakarta setelah laba bersih tahun anggaran 2026 masih jauh di bawah target yang ditentukan.
Kondisi ini dianggap mendesak perlunya evaluasi terhadap perencanaan bisnis serta penguatan sumber pendapatan komersial. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak terus bergantung pada program subsidi pemerintah.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, mengungkapkan bahwa target laba bersih Food Station pada 2026 sebesar Rp30,150 miliar baru terealisasi Rp2,813 miliar hingga pertengahan tahun. “Capaian tersebut menunjukkan target yang disusun kurang realistis,” tegasnya.
Ia menambahkan, “Minus 21 persen di 2026, dari yang ditetapkan sebesar Rp30,150 miliar baru tercapai Rp2,813 miliar. Sangat jauh dari target. Namun, rancangan untuk 2027 justru ditetapkan sebesar Rp8,159 miliar,” sambung Josephine saat memberikan keterangan di Jakarta.
Legislator dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mempertanyakan dasar penyusunan target laba tahun 2027, mengingat realisasi kinerja 2026 masih jauh tertinggal. Ia menegaskan bahwa target baru perlu didukung proyeksi bisnis yang lebih terukur.
“Apakah target ini sudah disusun secara realistis? Bagaimana upaya Food Station untuk mencapai target tersebut di saat target 2026 saja sangat sulit direalisasikan?” tutur Josephine.
Ia juga mengkritik struktur pendapatan Food Station yang masih bergantung pada margin Public Service Obligation (PSO) melalui program penyaluran pangan bersubsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Josephine menjelaskan bahwa penyaluran subsidi pangan adalah bagian dari tugas pelayanan publik yang harus dijalankan BUMD. Namun, ia menekankan bahwa Food Station perlu mengembangkan kegiatan usaha yang menghasilkan laba secara berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mengapa Food Station masih mengandalkan laba bersih dari PSO yang disokong subsidi pangan? Pemberian subsidi pangan memang kewajiban, tetapi BUMD tetap harus berinovasi dalam meningkatkan laba bersih dan dividen untuk PAD,” kata Josephine.
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar Food Station memperluas pasar komersial melalui diversifikasi produk dan penguatan jaringan pemasaran langsung kepada konsumen. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap pendapatan yang berasal dari penugasan pemerintah.
Salah satu potensi pasar yang dapat dikembangkan adalah kawasan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) milik BUMD maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Diusulkan adanya diversifikasi produk dan penempatan manajer penjualan produk di tempat-tempat hunian seperti rusun milik BUMD,” pungkasnya.
