Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengungkapkan pentingnya untuk memahami posisi Bahlil Lahadalia dalam konteks kinerjanya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Bahlil meraih posisi ketiga dalam tingkat kepuasan publik, yang mencerminkan kinerjanya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” tuturnya.
Hasil survei terbaru menunjukkan dinamika opini publik yang terus berkembang. “Persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan kepuasan terhadap kinerja Presiden menjadi bagian dari gambaran dalam survei IPO periode ini,” imbuh Dedi.
Dia menegaskan bahwa penilaian publik terhadap menteri berkaitan erat dengan popularitas dan kinerja masing-masing. “Persepsi publik terhadap menteri yang dianggap bekerja baik linier dengan popularitas,” kata Dedi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan publik sebesar 42,8 persen, diikuti oleh Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya dengan 33,5 persen, dan Bahlil dengan 32,0 persen.
Dedi menjelaskan, “Bahlil menempati posisi ketiga dalam tingkat popularitas dengan 32,8 persen responden mengenal namanya.”
Akan tetapi, angka tersebut masih di bawah Purbaya yang memiliki popularitas 43,5 persen dan Teddy Indra Wijaya dengan 41,0 persen.
Dedi menambahkan bahwa Bahlil juga mengungguli sejumlah figur politik lainnya, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono dan Zulkifli Hasan.
Survei IPO tidak hanya menghimpun data mengenai kinerja Bahlil tetapi juga menunjukkan bahwa Partai Golkar, yang dipimpin oleh Bahlil, berada di posisi tiga besar dalam hal elektabilitas.
“Golkar meraih elektabilitas 10,4 persen, menempati posisi ketiga setelah Partai Gerindra yang meraih 17,5 persen dan PDI Perjuangan dengan 12,8 persen,” jelas Dedi.
Selanjutnya, ia menggarisbawahi bahwa capaian tersebut mengindikasikan bahwa Bahlil berhasil dalam dua aspek: sebagai menteri dan sebagai ketua partai.
Namun, survei juga mencatat bahwa ada menteri yang dinilai kurang baik dalam kinerjanya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menduduki urutan teratas dengan penilaian negatif mencapai 51,8 persen.
Dodi Hanggodo dari Kementerian Pekerjaan Umum menyusul di posisi kedua dengan 48,5 persen, dan Raja Juli Antoni dari Kementerian Kehutanan tercatat dengan 4,5 persen.
Dedi menegaskan bahwa persepsi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah. “Penilaian tersebut malahan bisa bervariasi mengikuti perkembangan kondisi sosial-politik yang ada,” tuturnya.
Survei IPO dilaksanakan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden menggunakan metode stratified multistage random sampling (SMRS). Margin of error dari survei ini mencapai 2,9 persen dengan tingkat akurasi 95 persen.
