Jakarta, Maret.id — H.Y. Husen Ibrahim, Ketua Umum Forum Pembela Kedaulatan Bangsa (FPKB), mengkritik dinamika politik terkini, yang dinilainya menempatkan beban berat pada Presiden.
“Menjadi pembantu Presiden itu harusnya membantu meringankan tugas Presiden, bukan justru menambah beban Presiden,” tutur Husen Ibrahim.
Ia menekankan pentingnya kreativitas dan kejujuran dalam pelaksanaan tugas, serta mengungkapkan keprihatinan mengenai menteri-menteri yang tidak menyatakan kebutuhan akan tambahan anggaran meskipun anggaran sebelumnya menghasilkan surplus.
“Setiap kementerian harus mampu mengoptimalkan dana yang dikelola agar memberikan manfaat maksimal,” imbuhnya. Ia mencontohkan Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar.
Husen Ibrahim juga mengusulkan distriksi kantor kementerian teknis ke berbagai provinsi untuk mendukung pemerataan ekonomi. “Kehadiran pemerintah pusat harus memberikan dampak langsung kepada daerah,” kata Husen Ibrahim.
Dengan demikian, kolaborasi antara aparatur pemerintah daerah dan kementerian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Misalnya, Kantor Kemenag di Aceh, Kementerian Pendidikan di Jawa Tengah, Kementerian Pariwisata di Bali,” tambahnya.
Estimasi biaya untuk realisasi distribusi ini, menurut Husen Ibrahim, jauh lebih rendah dibandingkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni sekitar Rp300 triliun.
“Jika ini terwujud, Presiden dapat tetap berkoordinasi dengan semua kementerian secara efisien,” tegasnya. Ia juga menyoroti potensi peningkatan tingkat hunian hotel di Indonesia Timur jika kantor kementerian teknis tersebar di setiap provinsi.
“Bayangkan, saat ini semua urusan harus ke Jakarta. Anggaran daerah yang besar habis hanya untuk mengurus satu surat,” ujar Husen Ibrahim.
Ia berharap, perubahan ini dapat menggairahkan ekonomi lokal dan meningkatkan efektivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Semua kementerian harus bersinergi untuk merealisasikan ide ini,” pungkas Husen Ibrahim.
