Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto membuka opsi untuk membentuk pengadilan ad hoc dalam upaya mengusut pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 30 tahun ke belakang.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, banyak BUMN yang selama ini beroperasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas kepada negara. Ia pun menegaskan, “Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” kata Prabowo.
Di samping itu, ia juga menyatakan kemungkinan memberikan amnesti khusus bagi individu yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat. “Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” tegasnya.
Prabowo menyoroti banyaknya BUMN yang dianggap tidak produktif dan terus merugi, sementara laporan menunjukkan sebaliknya. “Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus tapi laporannya untung, ngarang aja itu untungnya itu,” tuturnya.
Selain itu, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan untuk menyisakan paling banyak 300 perusahaan pelat merah pada akhir 2026. “Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” imbuh Prabowo.
