Jakarta, Maret.id — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan komitmennya dalam mengawasi pelaksanaan agenda pembangunan nasional di seluruh daerah. Fungsi pengawasan ini mencakup otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pendidikan, serta pengelolaan lingkungan dan transformasi digital.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. “Kita harus memastikan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah berjalan sesuai tujuan,” kata Sultan.
Sultan juga menegaskan komitmen DPD RI dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua. “Dana Otonomi Khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah,” sambung Sultan.
DPD RI turut memperhatikan isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Langkah ini bertujuan mendukung transisi menuju ekonomi hijau sambil memperkuat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Dalam bidang teknologi, Sultan mendorong percepatan transformasi digital melalui perluasan infrastruktur internet dan peningkatan literasi digital. “Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara,” tegasnya.
DPD RI juga menyatakan dukungan terhadap upaya TNI dan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Selain itu, dukungan diberikan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK.
Di sektor pangan, DPD RI menjalankan program Senator Peduli Ketahanan Pangan melalui penanaman jagung serentak di sejumlah provinsi. Langkah ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap agenda swasembada pangan nasional.
Sultan menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan kontribusi DPD RI dalam mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita,” tuturnya.
