Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menekankan perlunya intervensi negara dalam sektor pendidikan melalui berbagai bentuk subsidi. Hal ini penting agar biaya pendidikan tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Untari setelah mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Timur untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung DPRD Jatim pada Jumat, 14 Agustus 2026. Politisi dari PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa kemerdekaan harus diartikan sebagai peluang setara bagi semua masyarakat dalam mendapatkan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan.
“Anak-anak kita banyak yang tidak bisa bayar karena PTN, ini perlu menjadi catatan. Subsidi pendidikan harus benar merata dan dirasakan bagi yang membutuhkan,” kata Untari. Ia meminta perhatian serius terhadap anak-anak yang berpotensi melanjutkan pendidikan tetapi terhambat oleh keterbatasan ekonomi keluarga.
Menurutnya, intervensi negara sangat diperlukan agar status ekonomi keluarga tidak menjadi faktor penentu akses anak-anak terhadap pendidikan. Ia juga mendukung program Sekolah Rakyat, yang dianggap dapat membuka akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
” Sekolah Rakyat perlu mendapat dukungan. Anak-anak kita yang terpinggirkan dan tercecerkan sehingga bisa menikmati kesempatan bersekolah,” tegas Untari. Namun, ia menegaskan bahwa memperluas akses pendidikan harus sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan.
“Selain memperluas akses pendidikan, yang perlu menjadi catatan kita adalah kualitas pendidikan itu juga,” imbuh Untari. Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif.
Untari juga menyoroti masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan serius di Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat dari desil bawah masih memerlukan perhatian dan intervensi pemerintah untuk mengatasi kerentanan ekonomi.
“Jumlah desil 1-4 di Jawa Timur masih di 20,9 juta yang kita usaha masih terus berusaha untuk menyelesaikan,” ujarnya. Ia menilai bahwa intervensi kepada kelompok masyarakat bawah harus lebih dari sekadar bantuan sosial, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas ekonomi.
Pemberdayaan usaha mikro dengan akses pembiayaan berbunga rendah menjadi salah satu solusi yang dinilainya perlu diterapkan. “Yang dibangun di Jatim itu mendorong ultra mikro, bunganya sangat kecil. Sehingga kita salah satunya melakukan suntikan modal untuk BUMD kredit,” pungkas Untari.
Bagi Untari, pendidikan dan penguatan ekonomi adalah dua aspek yang saling berkaitan. Pendidikan memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, sementara dukungan ekonomi membantu keluarga untuk tetap bertahan dan berkembang.
Momentum 81 tahun kemerdekaan harus menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Negara perlu memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera.
