Jakarta, Maret.id — Pidato nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI mendapatkan apreasiasi dari Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan.
Ahmad Heryawan menilai bahwa Nota Keuangan dan RAPBN 2027 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. “Kami mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah menyampaikan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional secara komprehensif,” ungkap Kang Aher di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat ini menyatakan bahwa tantangan global, seperti ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga komoditas, memerlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan progresif. “RAPBN 2027 harus menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing bangsa, serta memastikan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
Kang Aher menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. “Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa APBN bukan sekadar dokumen fiskal tahunan, tetapi harus menjadi instrumen untuk keadilan sosial. “APBN memperkuat pelayanan publik, membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah,” tambah Aher, yang juga anggota Komisi II DPR RI.
Politikus dari PKS tersebut menyatakan bahwa aspirasi masyarakat dari berbagai daerah harus menjadi bagian integral dalam pembahasan RAPBN 2027. Kebutuhan riil dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga perlu mendapatkan perhatian dalam alokasi anggaran.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesehatan fiskal. “Pengelolaan utang dan optimalisasi penerimaan negara perlu dilakukan agar APBN tetap sehat dalam jangka panjang,” ungkapnya.
“Kita akan terus menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah,” jelas Aher. Dia berharap pembahasan RAPBN dapat memenuhi kebutuhan nyata rakyat, terutama kelompok rentan dan pelaku UMKM.
“Kita akan mengawal secara konstruktif pembahasan RAPBN 2027 agar anggaran negara benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Kang Aher.
