Jakarta, Maret.id — Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dipimpin Rois Aam KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH. Yahya Cholil Staquf untuk menerima konsesi tambang mendapatkan kritik tajam.
KH Roy Murtadho, Pengasuh Pondok Pesantren Ekologi dan Ketua Partai Hijau, menilai langkah tersebut sangat menyedihkan. “Cukup sentimentil dan melankolis, tapi memang harus diutarakan secara terbuka, secara dewasa,” ujar Gus Roy.
Gus Roy telah lama terlibat dalam isu sosial-ekologis, terutama di Kalimantan. Dia telah melakukan penelitian, advokasi, dan produksi film dokumenter yang melibatkan masyarakat terdampak. “Saya berjumpa langsung dengan orang-orang korban tambang, bagaimana mereka digusur, dihancurkan ruang hidupnya dan tidak mendapat perlindungan apa pun,” kata Gus Roy.
Lebih lanjut, Gus Roy menyatakan bahwa berbagai upaya untuk menyuarakan persoalan tersebut telah dilakukan. Namun, suara masyarakat belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. “Sudah banyak mengetuk sana-sini, instansi pemerintah, tetapi diabaikan,” sambungnya.
Gus Roy menilai bahwa seharusnya PBNU mampu membaca berbagai persoalan yang dihadapi warganya dan masyarakat secara umum. Ini termasuk menangani krisis ekologis yang semakin memburuk di abad ke-21. “PBNU gagal merumuskan dan menjawab masalah. Karena rumusan masalahnya tidak ketemu,” tegasnya.
Kritik ini menambah tekanan pada PBNU untuk mempertimbangkan kembali posisi dan langkah mereka terkait isu konsesi tambang yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
