Jakarta, Maret.id — Amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam kembali menjadi perdebatan serius. Isu ini diangkat dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, oleh mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier pada 18 Agustus 2026.
Fuad Bawazier menilai bahwa selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, penerapan Pasal 33 mengalami penyimpangan. Kebijakan yang ada, menurutnya, justru membuka ruang lebih besar bagi swasta dalam penguasaan sumber daya alam.
“Pasal 33 tidak dilaksanakan tapi dikhianati selama 10 tahun,” tutur Fuad. Ia mengungkapkan, keadaan tersebut semakin melemahkan posisi negara dalam menguasai sumber daya alam yang strategis.
Di bawah amanat Pasal 33, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dikuasai oleh negara. “Sekarang kita minoritas, kok sekarang yang punya swasta. Ini yang diperjuangkan, Pasal 33 harus dikuasai negara,” tegasnya.
Fuad mendorong agar pengelolaan sumber daya alam segera ditertibkan agar sesuai dengan konstitusi. Ia juga mengingatkan adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam isu pengelolaan tambang.
“Pemerintah perlu mengambil langkah tegas sebelum persoalan penguasaan tambang berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” imbuhnya. Fuad bahkan mengajak pemilik tambang, yang penguasaannya dinilai tidak sesuai dengan semangat Pasal 33, untuk menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah secara sukarela.
“Sebelum timbul macam-macam, yang punya tambang, mari sukarela menyerahkan ke pemerintah. Daripada nanti ada apa-apa dengan negeri dan rakyat kita,” sambung Fuad.
Ia juga menghubungkan persoalan pengelolaan sumber daya alam dengan kondisi perekonomian nasional. Menurut Fuad, pelemahan nilai tukar rupiah dan ketersediaan cadangan devisa yang terbatas menjadi isu yang perlu diatasi segera.
