Jakarta, Maret.id — Lambatnya realisasi anggaran pemerintah dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPR diminta untuk proaktif mengejar kementerian yang masih tertinggal dalam merealisasikan anggaran.
Permintaan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pengarahan kepada kader dan anggota fraksi pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Bahlil menegaskan pentingnya anggota fraksi untuk serius mengikuti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, serta memastikan adanya hubungan yang jelas antara kebijakan presiden, program kementerian, dan alokasi anggaran. “Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi,” tegas Bahlil.
Ia juga menaruh perhatian pada pengawasan yang diperlukan untuk mengevaluasi kementerian yang lambat dalam menjalankan anggaran. “Saya juga meminta kepada seluruh fraksi agar mengejar kementerian-kementerian yang realisasinya itu lambat,” imbuhnya.
Bahlil mengingatkan bahwa keterlambatan dalam realisasi anggaran dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. “Kalau belanja pemerintah sebagai trigger terhadap pertumbuhan lambat untuk dieksekusi itu pasti akan terdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan,” jelas Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan harapan agar target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang ditetapkan dalam RAPBN 2027 menjadi acuan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah. “Saya pikir ini harus kita jadikan sebagai acuan dalam rangka memotivasi kita untuk mendorong agar bisa tercapai yaitu 6 persen,” tuturnya.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sependapat dengan Bahlil. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap prospek perekonomian nasional. “Pertumbuhan ekonomi 6 persen ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar bahwa Bapak Presiden memberikan sinyal yang optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi kita tahun 2027 nanti,” jelas Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Politikus Partai Golkar itu menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target tersebut. “Konsolidasi besar ini tidak bisa berjalan sendiri hanya dari dorongan kebijakan fiskal semata,” imbuhnya.
Bahlil menekankan bahwa koreksi dari parlemen terhadap kementerian tidak boleh dianggap sebagai bentuk ketidakdukungan. “Kritik diperlukan untuk memastikan pemerintah mampu mengeksekusi program sesuai tanggung jawabnya,” tutup Bahlil.
