Jakarta, Maret.id — Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia memerlukan langkah untuk memperkuat tata kelola yang lebih efektif. Hal ini menjadi penting agar program tersebut dapat bersentuhan langsung dengan penerima manfaatnya.
Setelah melakukan perbaikan internal di Badan Gizi Nasional (BGN), sejumlah langkah strategis seperti pengawasan berlapis sampai tingkat sekolah, transparansi anggaran, digitalisasi, dan pelibatan ekonomi lokal mulai dicanangkan. Semua ini bertujuan untuk memperkuat keamanan pangan dan akuntabilitas program.
Pengamat kebijakan publik dan Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai langkah yang diambil oleh Kepala BGN, Sudaryono, merupakan langkah progresif. “Ini merupakan satu langkah inovatif dalam membenahi tata kelola Program MBG. Dari sisi human resources, apa yang dilakukan Kepala BGN Sudaryono sangat progresif,” tutur Trubus.
Namun, Trubus juga menekankan pentingnya tindak lanjut berupa pengawasan yang berlapis. Pengawasan ini harus dimulai dari pusat, daerah, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah. “Tanggung jawab hukum pengelola harus jelas apabila terjadi pelanggaran serius, termasuk kasus keracunan makanan,” tegasnya.
Gagasan untuk memperkuat peran sekolah juga dikemukakan oleh pengamat ekonomi dan UMKM, Ridwan Mahmudi. Menurutnya, evaluasi berkala MBG bukanlah untuk menghentikan program, tetapi sebagai momentum untuk memperbaiki desain tata kelola. Sekolah seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai lokasi distribusi, tetapi juga diberi kewenangan untuk mengawasi porsi makanan, alergi siswa, hingga mencegah potensi pemborosan makanan.
Kepala BGN Sudaryono telah menegaskan pentingnya keterlibatan para pendidik di lapangan. Ia menyatakan bahwa laporan dan masukan dari para guru akan menjadi garda terdepan bagi evaluasi yang dilakukan oleh BGN. “Kalau Bapak-Ibu Guru merasa ada yang perlu disampaikan, kami menyiapkan saluran khusus email langsung kepada BGN,” ujar Sudaryono.
Di sisi lain, dukungan untuk penataan MBG juga datang dari pihak Parlemen. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan bahwa program berskala nasional ini harus dipacu agar manfaatnya segera dirasakan secara optimal.
Dengan standar nasional yang semakin presisi, pengawasan berlapis, serta integrasi rantai pasok lokal, diharapkan Program MBG tidak hanya menjamin keamanan gizi bagi anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah.
