Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Yudi Meira, memastikan bahwa aspirasi warga Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, akan diperjuangkan hingga ke tingkat implementasi dalam APBD Kota Blitar 2027. Komitmen ini disampaikan Yudi dalam kegiatan reses yang diadakan pada Kamis malam, 21 Agustus 2026, di hadapan sekitar 150 warga, termasuk tokoh masyarakat dan pelaku UMKM.
Dalam dialog tersebut, sejumlah isu diungkapkan warga yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Masalah yang disoroti meliputi perbaikan jalan lingkungan, peningkatan saluran irigasi pertanian, serta dukungan bagi pelaku UMKM dalam hal modal dan pelatihan. Yudi mencatat seluruh aspirasi ini sebagai bahan untuk diperjuangkan di DPRD Kota Blitar.
“Semua aspirasi warga Tanggung kami tampung. Ini akan kami kawal di rapat Komisi III dan kami perjuangkan bisa direalisasikan tahun depan melalui APBD 2027,” tegas Yudi. Politisi dari PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya reses sebagai sarana untuk mengetahui langsung masalah yang dihadapi masyarakat.
Yudi menambahkan bahwa aspirasi tersebut akan mempengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah. “Reses ini penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri. Kami ingin program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan,”imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa beberapa usulan terkait infrastruktur jalan dan irigasi memiliki dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Kualitas infrastruktur mendukung mobilitas, produktivitas, dan sektor pertanian. Penguatan UMKM, menurut Yudi, juga penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dukungan permodalan.
“Karenanya, kami akan membawa aspirasi ini ke pembahasan DPRD dan mendorong agar usulan prioritas dapat masuk dalam perencanaan anggaran 2027,” jelas Yudi. Warga yang hadir dalam acara ini mengapresiasi pelaksanaan reses dan berharap aspirasi mereka mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Acara reses ditutup dengan penyerahan daftar aspirasi warga kepada Yudi Meira, yang akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di DPRD Kota Blitar.
