Jakarta, Maret.id — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum yang dihadiri oleh perwakilan advokat dan tim advokasi dari 38 provinsi.
Acara inimengusung tema “Peran Strategis Pengacara PPP dalam Mengawal Demokrasi Pelaksanaan Pemilu 2029.”
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menegaskan bahwa konsolidasi tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh partai menjelang Pemilu 2029. Partai ingin memastikan bahwa struktur organisasi, sistem informasi, data, saksi, dan advokasi hukum dapat berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi.
“Pemilu 2024 memberikan pelajaran penting bahwa kekuatan politik tidak hanya ditentukan oleh kerja politik di lapangan, tetapi juga oleh kualitas struktur organisasi dan sistem informasi,” ujar Mardiono.
Ia menambahkan bahwa pengamanan data dan bukti secara hukum menjadi hal yang sangat penting. Menurut Mardiono, ada tiga agenda utama yang akan menjadi fokus pembenahan PPP.
Agenda pertama adalah memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting agar mampu bekerja secara efektif dengan pembagian tugas yang jelas. Struktur ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan di lapangan.
Agenda kedua adalah mempercepat digitalisasi dan memperkuat sistem teknologi informasi. PPP akan membangun sistem data terintegrasi yang mencakup seluruh elemen dari organisasi hingga dokumentasi hasil pemungutan suara.
“Ke depan, setiap informasi dari bawah harus dapat diterima dengan cepat dan terdokumentasi. Setiap suara harus memiliki jejak data,” tegas Mardiono.
Agenda ketiga adalah memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak awal tahapan pemilu. Tim advokasi PPP akan bekerja mulai dari proses verifikasi peserta pemilu hingga pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Pengalaman PPP dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi menjadi bahan evaluasi bagi partai.
“Jangan sampai kita mengetahui ada persoalan setelah semuanya selesai, sementara bukti di tingkat TPS tidak lengkap atau tidak ter dokumentasi dengan baik,” kata Mardiono.
Untuk menghadapi Pemilu 2029, PPP telah menyiapkan sejumlah perangkat pemenangan yang meliputi Bappilu Nasional, Badan IT Nasional, dan Tim Advokasi Nasional.
Tim advokasi PPP yang terdiri dari lebih dari 1.000 advokat dan praktisi hukum akan diperkuat hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia.
“Politik hari ini membutuhkan kecepatan, tetapi kecepatan tanpa data akan menghasilkan kesalahan,” imbuh Mardiono. “Karena itu, semua elemen harus dibangun secara bersamaan.”
