Jakarta, Maret.id — Tensi politik internal Nahdlatul Ulama (NU) melonjak menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan diselenggarakan di Tambakberas, Jombang. Tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang akrab disapa Gus Lilur, secara terbuka mendeklarasikan Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU alias “Gerbang Toll PBNU”.
“Saya warga NU, kiai kampung, menyerukan Gerbang Toll PBNU, gerakan bareng tolak LPJ PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya. Ia menegaskan bahwa penolakan LPJ bukanlah tindakan permusuhan, tetapi pengakuan bahwa Muktamar adalah forum yang lebih dari sekadar formalitas.
Gerakan ini, lanjutnya, merupakan ajakan kepada muktamirin untuk bersikap kritis dan objektif dalam menggunakan hak organisasinya. “Terima kasih bukan tanda tangan, dan sungkan bukan pertanggungjawaban,” tegasnya mengenai pentingnya sikap bertanggung jawab terhadap LPJ.
Gus Lilur menyerukan pentingnya mempertimbangkan secara mendalam dokumen LPJ yang menjadi penentu mandat organisasi. Ia mengritik kinerja kepengurusan yang hanya berfokus pada tradisi dan formalitas.
Dinamika internal PBNU menjelang Muktamar ini, kata Gus Lilur, disertai dengan gesekan antar elites yang tidak diinginkan. Aksi saling pecat dan klaim kewenangan dianggapnya mengganggu solidaritas, sementara anggota di tingkat akar rumput memerlukan keteladanan.
“Keberhasilan PBNU harus diukur dari karya nyata, seperti pembangunan kampus atau rumah sakit,” jelasnya, merujuk pada kontribusi konkret bagi jemaah.
Gus Lilur juga mengkritik praktik manajemen pusat yang mengabaikan hubungan dengan struktur daerah. Ia menekankan, komunikasi antara pusat dan cabang seharusnya tidak seperti hubungan antara perusahaan dan kantor cabang.
Soal kasus hukum yang melibatkan tokoh-tokoh NU, Gus Lilur sudah barang tentu menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, ia mendorong evaluasi etis terhadap entitas yang terlibat dalam masalah hukum, termasuk Bendahara Umum PBNU yang terlibat dalam kasus korupsi.
Seluruh struktur organisasi NU, lanjutnya, seharusnya ditujukan untuk melayani jemaah, bukan untuk mempertahankan kekuasaan semata. Gus Lilur menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada muktamirin untuk hadir di Muktamar ke-35 dengan mandat independen.
“Penolakan terhadap LPJ bukanlah akhir dari NU, melainkan langkah korektif untuk memastikan kepengurusan baru tidak mengulang kesalahan yang sama,” tandasnya.
