Jakarta, Maret.id — Setelah Reformasi 1998, TNI diarahkan untuk menjalankan fungsi pertahanan. Fungsi keamanan dalam negeri dan penegakan hukum kini berada dalam ranah institusi sipil.
Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Muchamad Ali Safa’at, dalam Diskusi Publik yang bertajuk “Problematika Hubungan Sipil-Militer dalam Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia”, di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 21 Agustus 2026.
“Arsitektur pertahanan dan keamanan Indonesia telah membedakan secara jelas fungsi pertahanan dan keamanan,” ujar Ali Safa’at. Pernyataan ini merespons isu keterlibatan militer dalam sektor sipil, terutama dalam program pemerintahan.
Ali menjelaskan bahwa TNI memiliki mandat utama untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan pertahanan negara. “Ancaman yang bersumber dari luar adalah tanggung jawab TNI,” tuturnya.
Sebaliknya, penanganan ancaman keamanan dalam negeri yang berinteraksi langsung dengan masyarakat merupakan ranah institusi keamanan sipil. Secara konstitusional, TNI diarahkan untuk menjadi alat negara yang profesional dan tunduk pada keputusan politik melalui mekanisme demokratis.
“Profesionalisme TNI tidak berarti memberikan kewenangan kepada militer untuk memasuki semua sektor pemerintahan,” tegas Ali. Ia menekankan bahwa profesionalisme militer justru menuntut adanya pembatasan diri dan kepatuhan terhadap pembagian fungsi yang telah ditentukan oleh konstitusi.
