Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia didesak untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa perkembangan karhutla dalam beberapa hari terakhir menunjukkan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. “Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat, dan penerbangan, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Hetifah.
Data Kementerian Kehutanan mencatat adanya peningkatan signifikan hotspot di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Agustus 2026, tercatat 518 hotspot berkepercayaan tinggi di ketiga provinsi tersebut, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya.
Di Kalimantan Timur, data dari BPBD setempat menunjukkan adanya 413 titik karhutla dengan luas terbakar mencapai 936,95 hektare. “Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” sambung Hetifah.
Ia menghargai langkah pemerintah yang telah mengerahkan personel gabungan dan memperkuat pemadaman. Namun, ia menekankan bahwa upaya ini harus sejalan dengan perlindungan kesehatan masyarakat. “Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi,” imbuhnya.
Hetifah meminta BNPB bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla. “Setiap titik api yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” tuturnya.
Ia menegaskan pentingnya respons cepat berbasis data. “Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujarnya.
Untuk menghadapi kondisi kering yang mungkin berlangsung lebih lama, Hetifah menyoroti perlunya persiapan ekstra. BMKG memperkirakan minimnya pertumbuhan awan di sebagian wilayah Kalimantan dan kemungkinan datangnya musim hujan sekitar pertengahan Oktober. “Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” pungkasnya.
