Jakarta, Maret.id — Rencana aksi unjuk rasa yang digagas oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 tidak mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok mahasiswa. Sejumlah organisasi mahasiswa telah menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut dalam demonstrasi tersebut.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara resmi menolak partisipasi dalam aksi ini. Penolakan ini didasarkan pada komitmen untuk menjaga ketertiban umum dan keutuhan persatuan nasional.
Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Muhammad Amri Akbar, menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan kedaulatan simbol negara adalah harga mati yang harus dijaga oleh semua elemen bangsa. “Kami menolak aksi itu demi menjaga kondusifitas, keutuhan persatuan nasional. Itu prinsip fundamental KAMMI, tak bisa ditawar-tawar,” kata Muhammad Amri Akbar.
Lebih lanjut, AMPB dikabarkan telah mengeluarkan ancaman ekstrem, termasuk menyandera anggota DPR RI jika tuntutan mereka mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor tidak segera dipenuhi. “Pernyataan yang mengarah, berniat menyandera atau mengancam anggota DPR itu merupakan bentuk eskalasi yang tak bisa dibenarkan. Negara ini ada di alam demokrasi yang beradab,” imbuhnya.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), yang memastikan tidak akan turut serta dalam demonstrasi pada Agustus 2026. Koordinator Pusat BEM SI periode 2026-2027, Andira Yofi Sulendra, mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan konsolidasi setelah Musyawarah Nasional (Munas).
Andira menegaskan bahwa BEM SI tidak ingin gerakan mahasiswa dibangun secara reaksioner mengikuti isu yang tengah ramai diperbincangkan. Menurutnya, mahasiswa harus tetap berperan sebagai gerakan intelektual dan moral, di mana setiap keputusan untuk turun ke jalan harus melalui analisis masalah dan konsolidasi yang matang.
“Kami tidak ingin gerakan BEM SI sifatnya reaksioner atau sekadar ikut karena sedang ramai. Prinsip kami tetap, mahasiswa itu punya peran sebagai gerakan intelektual dan gerakan moral,” tegasnya.
Andira menambahkan bahwa BEM SI tetap terbuka untuk menggelar demonstrasi apabila hasil konsolidasi menunjukkan adanya isu yang perlu dikawal melalui aksi massa. “Kalau dari hasil konsolidasi dan pembacaan kami memang ada persoalan yang harus dikawal sampai turun ke jalan, tentu kami akan turun. Tapi kalau belum sampai ke sana, kami juga tidak akan memaksakan aksi hanya karena ada isu bahwa akan ada demo besar,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya isu seputar aksi besar pada Agustus ini, Andira mengingatkan mahasiswa agar berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Dia menekankan tanggung jawab mahasiswa untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima sebelum memutuskan untuk menyebarkan atau mengambil sikap. “Jangan sampai karena sebuah isu viral, kita langsung ikut menyebarkan atau mengambil sikap tanpa tahu kebenarannya,” pungkasnya.
