Jakarta, Maret.id — Langkah Presiden RI Prabowo Subianto menerima delegasi tinggi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Jumat malam, 21 Agustus 2026, mendapat respons positif.
Pertemuan ini dihadiri Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun. Hal ini dinilai menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang di panggung geopolitik global.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai dialog antara Presiden Prabowo dengan dua pejabat kunci Beijing tersebut menjadi wadah penting untuk menyelaraskan agenda pembangunan ekonomi nasional dengan diplomasi pertahanan.
“Pertemuan ini merupakan manifestasi nyata dari doktrin politik bebas dan aktif yang adaptif dengan perkembangan zaman,” kata Teguh.
Dia menambahkan bahwa Indonesia tidak membatasi diri untuk berdialog dengan kekuatan besar mana pun, asalkan kerja sama berpijak pada prinsip saling menghormati dan membawa manfaat bagi kepentingan nasional.
Teguh, seorang Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta, menjelaskan bahwa diplomasi pemerintah saat ini mencerminkan pendekatan ketidakberpihakan yang pragmatis. “Artinya, Indonesia tidak sekadar pasif atau menjaga jarak yang setara, melainkan aktif menjalin kerja sama fleksibel berbasis kebutuhan strategis.”
Dia menjelaskan, “Indonesia tidak terjebak dalam dikotomi persaingan hegemoni antara Washington dan Beijing.”
Menurutnya, Indonesia memilih untuk bermitra dengan cara substantif dan rasional, bekerja sama dengan Tiongkok dalam investasi dan keamanan, sembari menjaga kemitraan strategis dengan negara-negara Barat.
Kehadiran Menhan Tiongkok Dong Jun dalam pertemuan itu juga dianggap strategis untuk membangun rasa saling percaya di kawasan. Terutama dalam mencegah potensi eskalasi di titik rawan seperti Laut Natuna Utara.
Dari perspektif geoekonomi, pertemuan ini mempertegas posisi tawar Indonesia dalam menarik investasi berkualitas guna mendukung hilirisasi industri. “Kepemimpinan diplomasi Indonesia yang mengedepankan ketidakberpihakan aktif ini memperkuat sentralitas ASEAN,” imbuh Teguh.
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, keberhasilan Jakarta dalam menjaga komunikasi konstruktif dengan kekuatan besar menjadi jangkar penting agar kawasan tidak menjadi arena konflik proksi.
