Jakarta, Maret.id — Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, memberikan paparan mengenai dinamika kepemimpinan nasional di hadapan puluhan content creator dalam sebuah workshop yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Dalam sesi tersebut, Teguh menekankan pentingnya setiap pemimpin Indonesia menyesuaikan kebijakan mereka sesuai tantangan zaman yang dihadapi.
Tantangan Kepemimpinan di Berbagai Era
Teguh Santosa membandingkan empat sosok pemimpin Indonesia, yakni Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan Prabowo Subianto. Setiap pemimpin, menurutnya, dihadapkan pada masalah global dan domestik yang berbeda. Hal ini kemudian membentuk gaya kebijakan yang unik.
Di era Soekarno, tantangan terbesar ialah menjaga kemerdekaan politik di tengah konfrontasi Perang Dingin dan proses dekolonisasi. Soeharto, di sisi lain, harus menghadapi tekanan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan integrasi nasional setelah tahun 1965. Sementara itu, B.J. Habibie berjuang untuk menyelamatkan ekonomi ketika terjadi krisis moneter dan transisi menuju demokrasi.
Era Prabowo dan Perubahan Paradigma
Menurut Teguh, kini di era kepemimpinan Prabowo, tantangannya telah beralih. Dalam beberapa bulan pertama tahun 2026, perubahan yang signifikan terlihat dari runtuhnya sistem internasional yang dikuasai oleh pertikaian antara negara-negara superpower. Runtuhnya tatanan multilateral yang dianggap stabil ini, menurut Teguh, membuat Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada jaminan keamanan dan ekonomi dari luar.
Dengan situasi ini, kebijakan luar negeri dan dalam negeri harus diarahkan pada konsolidasi internal. Prabowo, lanjut Teguh, menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan teknologi. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan prinsip “inclusive security”.
Pentingnya Keamanan Inklusif bagi Indonesia
Teguh menjelaskan bahwa Indonesia harus dapat bertanggung jawab terhadap keamanannya sendiri, tanpa bergantung pada negara tetangga atau sistem internasional. Dalam kerangka ini, program-program seperti pemberian makanan bergizi gratis, koperasi merah putih, serta hilirisasi industri dirancang sebagai langkah strategis.
“Ini bukan sekadar program sosial, tetapi kebutuhan untuk memperkuat fondasi bangsa agar tidak goyah ketika badai datang,” tegasnya. Dia juga membandingkan kebijakan Prabowo dengan pengalaman China yang berhasil melakukan industrialisasi masif serta hilirisasi, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok asing.
Teguh mengingatkan bahwa tanpa hilirisasi, Indonesia akan tetap menjadi negara pengeskpor bahan mentah dan importer barang jadi, yang pada akhirnya akan membuatnya rentan secara struktural. Ia merujuk pada pemikiran Hans Morgenthau, yang menekankan bahwa politik internasional adalah perjuangan kekuasaan. Negara yang tidak bisa menjaga kekuatannya sendiri berisiko tersingkir dalam relasi antar negara.
Dia juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas domestik di sektor pangan, energi, teknologi, dan pertahanan, terutama ketika sistem internasional tidak lagi memberikan kepastian. Dengan ini, masyarakat diimbau untuk memahami konteks geopolitik di balik kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah.
“Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan hanya mengikuti arus, tetapi menciptakan arus sendiri,” tutup Teguh dalam paparannya.
Teguh Santosa: Indonesia Tidak Bisa Berharap pada Kebaikan Negara Lain
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan salah satu kekuatan ekonomi yang terus berkembang, tengah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam masa-masa modern ini. Teguh Santosa, seorang pemikir dan aktivis sosial, pernah menegaskan pentingnya untuk tidak terlalu bergantung pada kebaikan negara lain dalam menghadapi masalah yang dihadapi bangsa ini. Pernyataan tersebut mengundang refleksi mendalam mengenai kemandirian dan tanggung jawab Indonesia sebagai negara merdeka.
Ketergantungan terhadap Pihak Lain
Satu hal yang selalu menjadi perdebatan adalah seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap negara lain, baik dalam hal ekonomi, diplomasi, maupun kebijakan sosial. Teguh mencatat bahwa selama ini Indonesia seringkali mengandalkan bantuan luar negeri, entah itu berupa investasi, bantuan kemanusiaan, atau teknologi. Meski bantuan tersebut sangat bernilai, ketergantungan yang berlebihan justru dapat mengancam kemandirian bangsa.
Dalam konteks ekonomi, misalnya, Indonesia sering dihadapkan pada keinginan untuk menarik investor asing. Namun, investasi tersebut kadang-kadang datang dengan syarat-syarat yang dapat merugikan kepentingan nasional. Dengan demikian, menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk membangun potensi dan kapasitas domestik agar tidak selalu memerlukan dukungan dari luar negeri.
Membangun Fondasi Kemandirian
Teguh menggambarkan kemandirian sebagai fondasi penting bagi bangsa yang berdaulat. Untuk mencapai kemandirian, Indonesia perlu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menciptakan inovasi yang mampu bersaing di pasar global. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat infrastruktur, akses pendidikan, dan sistem kesehatan yang mendukung pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan.
Satu aspek lain yang tak kalah penting adalah keberlanjutan. Dalam menghadapi isu-isu lingkungan yang semakin mendesak, Indonesia harus memimpin inisiatif hijau dan berkelanjutan tanpa bergantung pada teknologi atau praktik dari negara lain. Ini bukan hanya soal konservasi sumber daya, tetapi juga soal memberi contoh kepada negara lain dalam hal tanggung jawab lingkungan.
Diplomasi yang Berdaulat
Di ranah diplomasi, Teguh menekankan perlunya Indonesia untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan negara lain, tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa. Diplomasi seharusnya tidak hanya berfokus pada pencarian dukungan, tetapi juga pada pembentukan kemitraan strategis yang dapat meningkatkan daya tawar Indonesia di mata dunia.
Teguh juga mengingatkan bahwa saat Indonesia terlibat dalam kerjasama internasional, penting untuk menjaga kepentingan nasional. Negosiasi yang baik dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemandirian akan menjamin bahwa kerjasama tersebut menguntungkan kedua belah pihak.
Kesadaran Kolektif
Terakhir, kesadaran kolektif masyarakat Indonesia akan pentingnya kemandirian juga menjadi kunci. Masyarakat harus diajak untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. Kesadaran ini bisa dibangun melalui pendidikan, partisipasi dalam kebijakan publik, dan dukungan terhadap produk lokal.
Kesimpulan
Pernyataan Teguh Santosa mengenai ketidakbolehan Indonesia untuk berharap pada kebaikan negara lain menandakan pentingnya mengedepankan kemandirian dan tanggung jawab nasional. Dalam menghadapi tantangan global yang kompleks, Indonesia harus berani bertindak sebagai subjek, bukan objek dalam kancah internasional. Melalui kemandirian, inovasi, dan kesadaran kolektif, Indonesia dapat bersaing dan berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih baik tanpa harus bergantung pada belas kasih pihak lain. Ini adalah tantangan yang besar, tetapi juga merupakan peluang untuk menunjukkan kekuatan dan karakter bangsa yang sesungguhnya.
