Jakarta, Maret.id — Aktivis 98, Andrianto Andri, menyoroti pernyataan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, tentang kemungkinan percepatan kepemimpinan nasional sebelum 2029.
Andri menilai pernyataan tersebut tidak bisa dianggap enteng. Ia menganggap Budi Arie sebagai tokoh relawan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo, sehingga pernyataannya menjadi perhatian.
Dalam video yang beredar, Budi Arie terlihat berdampingan dengan Jokowi saat melontarkan pernyataan tersebut. “Situasi politik makin mendidih saat eks menteri yang dipecat karena dugaan judi, Budi Arie Setiadi, terekam dalam video berdurasi 2 menit melontarkan pernyataan tendensius,” kata Andri.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk mencermati kemungkinan adanya unsur pidana, termasuk dugaan penghasutan. “Sepertinya Budi Arie masih pede karena statusnya yang tidak jadi tersangka judi,” ujar Andri.
Andri menekankan bahwa pernyataan tersebut perlu dilihat dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang sedang melakukan langkah penegakan hukum terhadap masalah dari pemerintahan sebelumnya. “Pemerintahan Prabowo sedang berupaya membenahi berbagai persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun,” tuturnya.
Ia menilai Budi Arie abai terhadap kinerja Presiden Prabowo yang berfokus pada penghancuran oligarki yang muncul selama era Jokowi. “Budi Arie gelap mata dengan kinerja Presiden Prabowo yang konsisten menghancurkan oligarki hitam,” imbuhnya.
Andri juga menegaskan bahwa beberapa mantan pejabat pemerintahan sebelumnya telah dihadapkan pada proses hukum, termasuk mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim. “Dua menteri era lalu, Yaqut dan Nadiem, juga sudah di bui,” ungkapnya.
Ia berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo tidak layak disebut gagal hanya karena menghadapi masalah yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. “Budi Arie yang hartanya meningkat saat menjabat tidak elok mengklaim pemerintahan gagal,” tegas Andri.
Andri kembali meminta agar pernyataan mengenai percepatan kepemimpinan nasional dicermati oleh aparat hukum untuk menghindari potensi penghasutan. “Aparat hukum harus bertindak adanya dugaan penghasutan di depan umum,” katanya.
Lebih lanjut, Andri mengungkapkan dugaan bahwa kelompok relawan Projo mungkin berusaha menjatuhkan pemerintahan Prabowo. “Ada kemungkinan Projo memainkan skenario politik untuk menjatuhkan Prabowo dan memuluskan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka,” tutur Andri.
Dia juga menyinggung persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang masih memicu perdebatan publik. “Apalagi Gibran sepertinya tidak memenuhi syarat lain di luar usia, yakni tidak memiliki ijazah SMA,” jelasnya.
Andri berharap aparat penegak hukum segera menuntaskan perkara dugaan judi online yang pernah terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika saat Budi Arie menjabat. “Semoga aparat hukum segera tuntaskan perkara judi yang luar biasa massif era Jokowi,” tegasnya.
Di akhir, Andri menekankan pentingnya menjaga dinamika politik menuju 2029 dalam koridor konstitusi. Ia meminta isu percepatan kepemimpinan nasional tidak dimanfaatkan untuk menciptakan instabilitas politik.
