Jakarta, Maret.id — Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai dinamika politik yang bergerak “lebih cepat dari 2029” dianggap sebagai sinyal strategis alih-alih prediksi teknis mengenai percepatan Pemilu.
Hamdi Putra, aktivis Forum Sipil Bersuara (Forsiber), menyatakan bahwa wacana mempercepat Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat. “Konstitusi Indonesia, UUD 1945, dengan tegas mengatur masa jabatan presiden selama lima tahun,” tuturnya.
Dia menambahkan bahwa mekanisme suksesi yang jelas juga diatur melalui Wakil Presiden atau MPR apabila terjadi kekosongan. Namun, Hamdi menilai pernyataan Budi Arie berfungsi sebagai “trial balloon” untuk mengukur respons kubu Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini, ujarnya, dapat menghidupkan kembali posisi tawar politik Projo dan mempertahankan Joko Widodo sebagai simpul komunikasi strategis.
Dengan pernyataan tersebut, Budi Arie berhasil menanamkan persepsi bahwa kalender kekuasaan tidak berjalan normal. Ini memaksa para elite politik untuk menghitung ulang posisi mereka.
Di tengah dinamika ini, Projo berusaha menempatkan jaringan relawan mereka kembali relevan. Manuver ini langsung memicu reaksi dari kubu Partai Gerindra, yang memilih menjaga jarak dan menegaskan fokus pada pengawalan program pemerintahan Prabowo.
“Sikap tersebut memperlihatkan batas toleransi koalisi terhadap wacana di luar agenda resmi,” kata Hamdi.
Namun, upaya untuk meningkatkan daya tawar Projo juga berisiko menggerus tingkat kepercayaan istana terhadap dukungan politik Budi Arie.
Inti persoalannya kini bukan hanya kepastian percepatan jadwal pencoblosan, tetapi juga upaya Projo untuk tidak sekadar menjadi mesin kampanye lima tahunan.
“Melalui sinyal perubahan keseimbangan kekuasaan yang dilempar ke ruang publik, Budi Arie memaksa lanskap politik nasional untuk memperhitungkan keberadaan mereka jauh sebelum kalender pemilihan yang sebenarnya dimulai,” pungkas Hamdi.
