Jakarta, Maret.id — Polemik mengenai penentuan desil masyarakat mengemuka setelah banyak warga kurang mampu terdeteksi masuk ke dalam kelompok desil tinggi, seperti desil 9 atau 10. Hal ini mendatangkan kecemasan bahwa mereka terancam tidak bisa menerima bantuan sosial atau subsidi.
Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, menyatakan bahwa penentuan desil yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual masyarakat. Ia menegaskan bahwa ketidakakuratan dalam pengelompokan desil berpotensi berdampak langsung pada penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.
“Ketidaktepatan penentuan desil akan berpotensi pada ketidaktepatan sasaran bansos. Dampaknya serius karena bisa membuat sebagian masyarakat kehilangan haknya untuk menerima bantuan sosial,” tegas Bonnie. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Desil merupakan metode statistik yang membagi populasi atau masyarakat menjadi sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Bonnie menekankan bahwa masalah data tidak bisa dianggap remeh, karena penentuan desil adalah dasar untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Ia menyarankan agar Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan evaluasi terhadap proses pendataan dan penentuan desil masyarakat. “Jangan sampai persoalan data justru membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan menjadi tidak terakomodasi,” imbuhnya.
Untuk perbaikan data tersebut, Bonnie juga menyoroti pentingnya kecukupan anggaran guna menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Kecermatan dalam pengumpulan dan pemrosesan data sangat krusial untuk memastikan bantuan sosial mencapai pihak yang benar-benar membutuhkan.
