Jakarta, Maret.id — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro telah menyelesaikan konsolidasi organisasi dengan melantik 3.312 pengurus Ranting dan Anak Ranting. Pelantikan tersebut berlangsung pada Selasa, 25 Agustus 2026, dan diadakan serentak di Daerah Pemilihan (Dapil) II dan V.
Pelantikan Dapil II mencakup Kecamatan Kapas, Balen, dan Sumberejo, dengan pengukuhan sebanyak 632 pengurus. Sementara itu, pelantikan Dapil V yang meliputi Kecamatan Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, dan Tambakrejo, berlangsung di Kecamatan Ngasem.
Dengan pelantikan ini, total pengurus yang dikukuhkan dari tingkat desa hingga dusun di seluruh Dapil mencapai 3.312 orang. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro, Pengurus Anak Cabang (PAC), serta tokoh partai dari tingkat kecamatan dan desa.
Pengambilan sumpah dan janji jabatan dipimpin oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro, Doni Bayu Setiawan. “Pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi partai hingga tingkat terbawah,” tegas Bambang Sutriyono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro.
Bambang menekankan bahwa pengurus Ranting dan Anak Ranting adalah ujung tombak partai yang berhadapan langsung dengan masyarakat. “Ke depan kita siap melahirkan pemimpin-pemimpin dari kader PDI Perjuangan. Mari kita nyalakan api perjuangan ini,” sambungnya.
Ia juga menginstruksikan para pengurus yang baru dilantik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mendukung program kerakyatan di masing-masing wilayah. “Jangan berhenti di pelantikan. Jadilah perpanjangan tangan partai untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil,” imbuh Bambang.
Kegiatan konsolidasi ini merupakan persiapan struktur partai menghadapi agenda politik mendatang. Dengan penguatan koordinasi hingga tingkat dusun, DPC PDI Perjuangan Bojonegoro menargetkan kesiapan penuh dalam memenangkan Pemilu. Acara ditutup dengan doa bersama dan pekik seruan partai yang menegaskan komitmen seluruh kader untuk bergerak serentak di bawah instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
