Jakarta, Maret.id — Dinamika pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menghangat menjelang Muktamar NU. Sejumlah nama kandidat mulai mencuat, menciptakan persaingan yang dinilai mencerminkan proses demokrasi internal organisasi.
Menurut pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, kemunculan sekitar sembilan kandidat menunjukkan antusiasme kader NU yang tinggi. “Banyaknya kandidat menandai bahwa perkembangan menjelang Muktamar sangat dinamis,” tuturnya.
Yusak menegaskan bahwa kompetisi ini tidak hanya tentang jumlah kandidat, tetapi juga menguji kualitas, integritas, serta kapasitas masing-masing calon. “Harapannya, terbuka ruang kompetisi yang sehat dengan mengedepankan kualitas calon,” imbuhnya.
Dia juga menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi NU semakin kompleks. NU dituntut untuk mampu merespons perubahan geopolitik dan ekonomi global yang cepat. Menurutnya, Ketua Umum PBNU yang baru harus memiliki kemampuan organisasi dan jaringan yang memadai di tingkat internasional.
Di antara kandidat yang ada, Yusak menilai KH Marsudi Syuhud memiliki karakter unggul untuk kontestasi ini. Ia bahkan berpendapat Marsudi berpotensi menjadi ‘kuda hitam’ dalam pemilihan tersebut. “Posisi Kiai Marsudi sangat lentur dan fleksibel. Beliau bisa diterima di semua kelompok dan faksi yang ada,” jelas Yusak.
Selain itu, kelebihan Marsudi terletak pada daya jangkau globalnya. “Rekam jejaknya dalam diplomasi internasional sangat luas,” sambung Yusak. Kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok dianggapnya sebagai modal penting dalam kontestasi di organisasi sebesar NU.
Meski demikian, Yusak mengingatkan agar seluruh kandidat menjaga proses kompetisi hingga Muktamar resmi berlangsung. Ia menekankan bahwa dukungan yang muncul sebaiknya tidak membuat kandidat maupun pendukung terburu-buru menentukan arah dukungan.
Yusak juga menyoroti pentingnya menjaga Muktamar dari praktik politik uang. Ia memperingatkan bahwa hal ini dapat mencederai proses demokrasi dan merusak kedaulatan pemilik suara di tingkat PWNU maupun PCNU. “Kompetisi harus dibangun berdasarkan integritas kandidat. Jangan sampai dinodai politik uang, karena itu justru akan merusak organisasi,” pungkasnya.
