Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR terbuka menerima aspirasi masyarakat yang akan disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI. Aksi tersebut direncanakan berlangsung pada Kamis (27/8/2026).
Puan mendorong masyarakat untuk menjaga ketertiban selama demonstrasi agar penyampaian aspirasi dapat berjalan aman. “Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” ujar Puan usai peluncuran buku Olly Dondokambey.
Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan melakukan unjuk rasa, dengan masing-masing kelompok mengusung tuntutan berbeda. Puan mengingatkan agar peserta aksi tidak menyebabkan kericuhan. “Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban,” tuturnya.
Dalam hal pertemuan antara perwakilan peserta demonstrasi dan pimpinan DPR, Puan menegaskan tidak ada penutupan ruang dialog. Ia menjelaskan bahwa pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) secara berkala menerima masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Dan secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.
Puan menegaskan pimpinan DPR terbuka untuk menemui peserta aksi di kompleks parlemen. “Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo),” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi melalui demonstrasi dan audiensi adalah bagian dari partisipasi masyarakat. DPR memiliki mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.
Puan juga menuturkan bahwa DPR terus membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Beberapa isu telah dibahas dalam audiensi antara pimpinan DPR, komisi, dan perwakilan masyarakat.
Pada Rabu (26/8/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menerima audiensi dari perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).
Di hari yang sama, pimpinan DPR bersama Komisi VI juga menerima audiensi dari karyawan PT Pos Indonesia terkait kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan.
DPR juga menerima masukan masyarakat mengenai RUU Perampasan Aset. Sebelumnya, pimpinan DPR telah bertemu dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati.
“Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya,” pungkas Puan.
