Jakarta, Maret.id — Gelombang aksi demonstrasi massa kembali digelar oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk aliansi warga, kelompok mahasiswa, dan masyarakat sipil. Rencana aksi tersebut akan berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Peserta dari demonstrasi ini antara lain Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan mahasiswa dari sejumlah kampus. Mereka mengangkat berbagai tuntutan, salah satunya terkait RUU Perampasan Aset.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menegaskan pentingnya pimpinan DPR untuk tidak menghadapi demonstrasi hanya dengan pendekatan keamanan. “Pimpinan DPR bisa berdialog dengan demonstran. Komunitas intelijen juga bisa berperan aktif,” ujar Amir.
Menurut Amir, dialog adalah cara utama untuk menghindari aksi penyampaian pendapat yang berisiko berubah menjadi kerusuhan. Dia menilai Indonesia perlu melakukan penataan kembali terhadap sistem politik pascareformasi.
Amir merujuk pada reformasi yang telah menghasilkan banyak perubahan, namun juga menciptakan persoalan dalam relasi antara presiden, DPR, partai politik, dan pemerintah daerah. “Reformasi terjebak di dalam. Perlu penataan reformasi. Memperkuat presiden, DPR, serta pengelolaan daerah dengan pusat,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi peran partai politik sebagai salah satu isu sentral dalam sistem politik yang ada saat ini. “Biang keroknya sudah terjebak reformasi itu partai politik,” sambung Amir.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, Amir menilai bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto terpengaruh oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk meluapkan kemarahan atau mengkritik kebijakan masa lalu pemerintahan Joko Widodo yang dianggap bermasalah.
Namun, Amir menilai bahwa Prabowo harus mampu melihat tantangan tersebut sebagai peluang untuk membangun masa depan. “Rakyat marah karena kebijakan Jokowi, Prabowo yang menerima akibatnya. Prabowo tahu masa lalu kebijakan buruk Jokowi, tetapi Prabowo menatap masa depan,” imbuh Amir.
