Jakarta, Maret.id — Pemerintah, DPR, aparat keamanan, dan masyarakat diingatkan untuk tidak terjebak dalam penilaian gejolak politik hanya dari permukaan. Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah, mengungkapkan bahwa masalah yang muncul di masyarakat Pati yang melakukan unjuk rasa di Jakarta perlu dibedakan antara gejala dan akar masalah.
“Banyak pejabat merasa pintar. Siapa yang tidak kenal Socrates. Ada ungkapan, satu-satunya yang saya tahu adalah saya tidak tahu apa-apa. Karena itu masyarakat datang untuk memberi tahu,” ujar Amir. Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi pemegang kekuasaan agar tidak merasa paling mengetahui persoalan rakyat.
Amir menilai bahwa aksi masyarakat Pati adalah gejala, sedangkan masalah yang lebih mendasar berkaitan dengan tata kelola konstitusional serta hubungan antara rakyat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. “Sekarang sampai hari ini kita harus membedakan gejala dan akar masalah. Bicara masyarakat Pati, itu gejala. Akar masalahnya adalah konstitusi yang palsu,” tegas Amir.
Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan, aspirasi masyarakat di kabupaten seharusnya disampaikan melalui bupati, dilanjutkan kepada gubernur, lalu diteruskan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, ia meminta agar semua pihak tidak memperbesar persoalan menjadi konflik horizontal atau benturan antara masyarakat dan aparat.
“Presiden Prabowo Subianto manusia biasa. Kalau salah, kita kritik. Tetapi jangan membuat rusak,” sambung Amir. Selain itu, ia juga menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini menjadi prioritas DPR.
Pernyataan Amir sejalan dengan perkembangan di DPR di mana Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pada 25 Agustus 2026, memastikan bahwa RUU Perampasan Aset ditargetkan disahkan paling lambat dalam rapat paripurna Desember 2026. Komisi III mengklaim telah melakukan 35 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.
“DPR memang perlu membuka ruang partisipasi publik,” kata Amir.
