Jakarta, Maret.id — Kemerdekaan bagi warga negara bukan hanya sekadar seremonial bendera atau pawai, melainkan juga hal yang lebih mendasar: bebas dari ketidakpastian administrasi dan jaminan hak-hak dasar.
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Nuh Al Azhar, menekankan isu ini dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kepastian identitas lahir dari integrasi data yang dikelola oleh PIAK.
“Di balik 290.125.073 jiwa penduduk Indonesia pada Data Kependudukan (DKB) Semester I 2026, ada jutaan peristiwa penting: kelahiran, pernikahan, hingga kematian yang harus menyatu menjadi satu data nasional yang tepercaya,” ujar Nuh.
Nuh menjelaskan bahwa PIAK adalah pusat dari seluruh sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, semua catatan kependudukan dari 416 kabupaten dan 98 kota disatukan dalam satu sistem nasional.
“Kalau Ditjen lain mencatat di lapangan, PIAK memastikan seluruh catatan dari Sabang sampai Merauke berbicara dalam satu bahasa data yang sama,” paparnya. Proses integrasi ini melibatkan dua instrumen utama: data demografis dan data biometrik, seperti rekam wajah dan sidik jari.
Kombinasi data ini memastikan setiap warga memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) seumur hidup. Sistem penunggalan data tersebut sangat penting untuk mencegah duplikasi yang dapat merugikan masyarakat. Kesalahan data atau identitas ganda berpotensi mengakibatkan hilangnya akses warga terhadap bantuan sosial dan layanan kesehatan.
“Membebaskan warga dari risiko kesalahan administrasi adalah bagian dari kemerdekaan nyata yang mereka rasakan sehari-hari,” tegas Nuh.
Lebih lanjut, Nuh menegaskan bahwa data kependudukan yang bersih dan akurat merupakan dasar bagi berbagai program strategis pemerintah. Ini termasuk penyaluran subsidi BBM yang tepat sasaran dan program Makan Bergizi Gratis.
“Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, wajah baru kemerdekaan adalah bebas dari ketidakpastian identitas. Kerja PIAK adalah memastikan setiap warga negara benar-benar terhitung, diakui, dan dilayani oleh negaranya sendiri,” pungkas Nuh Al Azhar.
