Jakarta, Maret.id — Pemerintah didorong untuk membuka mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa pengelompokan desil berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Permintaan ini disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, kepada wartawan pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Ia menilai, mekanisme tersebut penting karena anomali pengelompokan desil dapat menghambat masyarakat dalam mengakses program bantuan sosial, khususnya Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP).
“Banyak masyarakat yang masih sangat bergantung pada penerimaan bantuan dari pemerintah secara rutin,” ujar Bonnie.
Bonnie mengaku menerima banyak masukan dari masyarakat di sejumlah daerah mengenai posisi mereka dalam kategori desil berdasarkan DTSEN.
Sebagai contoh, dia menyoroti masalah distribusi KIP Kuliah, di mana calon mahasiswa dari keluarga miskin terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat ketidakakuratan data desil.
“Banyak calon mahasiswa yang datang dari keluarga miskin terancam gagal kuliah karena ketidakakuratan data desil,” tegasnya.
Oleh karena itu, Bonnie mendorong agar dilakukan evaluasi dan memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengajukan sanggah data jika pengelompokan desil tidak mencerminkan realita ekonomi yang mereka hadapi.
