Jakarta, Maret.id — DPRD Kota Malang mengajukan usulan peningkatan alokasi tunjangan insentif bagi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah tersebut. Usulan ini akan dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAUD.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap insentif bagi guru PAUD. Ia menyatakan bahwa peran guru PAUD sangat vital dalam membangun dasar pendidikan dan karakter anak sejak usia dini.
Menurut Amithya, besaran insentif yang diterima oleh pendidik PAUD saat ini tidak mencerminkan dedikasi dan beban kerja yang mereka hadapi setiap hari. “Sementara dedikasi dan beban kerja yang mereka tanggung setiap hari tak sebanding dengan pendapatan mereka,” ujar Amithya.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi terhadap besaran insentif. Amithya meminta keperluan anggaran tambahan disiapkan untuk dibahas dalam APBD 2027.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dengan menaikkan nominal insentif bulanan. Hal ini diharapkan dapat memungkinkan guru PAUD untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik.
“Kami dari legislatif memastikan bantuan operasional dan insentif menyasar seluruh guru PAUD non-PNS atau berstatus honorer yang telah terdata dengan valid,” tegas Amithya.
Ia percaya bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus diiringi dengan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Amithya berharap Pemkot Malang tidak hanya fokus pada insentif, tetapi juga harus memberikan pelatihan berkala untuk pendidik PAUD.
Pelatihan tersebut dianggap krusial untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menjawab kebutuhan pendidikan anak yang terus berkembang.
Amithya menjelaskan bahwa penguatan kualitas pendidik PAUD merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus yang lebih baik. “Kita ingin peningkatan kesejahteraan guru juga diikuti peningkatan kompetensi. Dengan begitu, kualitas pendidikan anak usia dini dapat terus ditingkatkan,” kata Amithya.
Usulan peningkatan insentif diterima dengan baik oleh komunitas pendidik PAUD di Kota Malang. Banyak tenaga pendidik PAUD yang masih bergantung pada dana swadaya dan dukungan insentif dari pemerintah.
Amithya memastikan DPRD Kota Malang akan mendukung usulan ini dalam pembahasan rancangan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Malang. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini berharap agar kebijakan anggaran yang dihasilkan memberikan dampak positif bagi pendidikan anak usia dini.
“Diharapkan, dengan meningkatnya kesejahteraan para guru PAUD, kualitas layanan pendidikan usia dini di Kota Malang dapat semakin optimal dan merata,” pungkasnya.
