Jakarta, Maret.id — Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan hotline “Lapor Cak Eri” untuk meningkatkan sistem pelayanan publik. Dalam waktu singkat, layanan berbasis WhatsApp tersebut menerima ratusan aduan dari warga, termasuk masalah jalan berlubang, parkir liar, dan masalah pribadi.
Pelayanan Publik yang Responsif
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa hotline ini diciptakan untuk memastikan birokrasi Pemkot Surabaya dapat bertindak lebih cepat dan responsif. “Surabaya ini bukan ditentukan oleh wali kotanya, tetapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sistem ini harus tetap berjalan cepat, ada atau tanpa wali kota, supaya masyarakat percaya kepada pemerintah,” ungkapnya belum lama ini.
Hotline ini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0811338884, hanya menerima pesan singkat tanpa layanan panggilan telepon. Eri menambahkan bahwa pengembangan hotline ini merupakan hasil evaluasi dari forum tatap muka dengan warga yang digelar secara rutin sejak akhir 2022.
Aspirasi Masyarakat Terakomodasi
Dari forum-forum tersebut, Pemkot menyadari bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan tempat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga solusi cepat terhadap masalah mereka. “Dari pengalaman itulah kami melakukan perbaikan sistem. Maka muncul program Wargaku, dilanjutkan satu ASN satu RW,” jelas Eri.
Hotline ini bukan sekadar untuk pengaduan, tetapi juga sebagai alat ukur responsivitas perangkat daerah. Pemkot Surabaya menargetkan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 1×24 jam. Jika belum ada penyelesaian, perangkat terkait diharuskan memberi penjelasan tentang progres penanganan.
Permasalahan Beragam dari Masyarakat
Salah satu laporan yang langsung ditangani adalah masalah di kawasan Kali Tebu, yang sebelumnya sering dikeluhkan oleh warga. Eri mengungkapkan bahwa laporan mengenai jalan berlubang menjadi salah satu pengaduan terbanyak. Setiap hari, Pemkot Surabaya mampu perbaiki sekitar 20 titik jalan rusak.
Menariknya, hotline “Lapor Cak Eri” juga digunakan oleh masyarakat untuk curhat tentang masalah pribadi. Eri mengakui bahwa terdapat banyak laporan terkait isu rumah tangga, penipuan, dan masalah percintaan. “Ada yang curhat soal rumah tangga, ada yang ditipu, sampai masalah percintaan,” katanya sambil tersenyum.
Dengan setiap hari menerima sekitar 400 laporan, Eri mencatat bahwa sebagian besar di antaranya tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Namun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih dekat dan nyaman untuk menyampaikan masalah mereka kepada pemerintah kota.
Eri juga menyoroti persoalan parkir liar sebagai perhatian utama Pemkot Surabaya. Ia mengingatkan bahwa juru parkir di tepi jalan umum yang tidak menggunakan identitas resmi harus ditertibkan. “Kalau parkir di tepi jalan umum, itu tanggung jawab pemerintah kota. Tapi kalau di area usaha, pengelola usaha juga wajib menyediakan parkir sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Pemkot Surabaya memastikan bahwa meskipun menerima berbagai laporan, mereka tetap beroperasi sesuai kewenangan. Untuk persoalan hukum dan pidana, warga diharapkan untuk mengajukan laporan resmi ke kepolisian. Terkait sengketa pertanahan, Pemkot juga tidak bisa mengambil alih kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun siap membantu koordinasi.
“ Kami ingin membangun keterbukaan dan kedekatan dengan masyarakat Surabaya. Kami bisa mengetahui persoalan warga, tetapi tetap harus bergerak sesuai bidang dan kewenangan pelayanan publik pemerintah kota,” pungkas Eri.
