Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan-PAN DPRD Kota Surabaya mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah harus memiliki manfaat yang jelas, tepat sasaran, dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan-PAN, Anas Karno, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya pada Jumat (28/8/2026) saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.
Menurut Anas, kualitas belanja menjadi penting karena perubahan APBD disusun di tengah tantangan ekonomi dan ketersediaan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tegas Anas.
Belanja modal dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik perlu disesuaikan lebih lanjut dengan kebutuhan warga hingga tingkat kampung. Beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian adalah penanganan banjir, perbaikan rumah tidak layak huni, penataan permukiman, dan penguatan transportasi publik.
Di sektor kesehatan, fraksi ini mendorong pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) rumah sakit umum daerah dan puskesmas untuk meningkatkan serta meratakan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, anggaran untuk pendidikan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan, dan percepatan penurunan stunting diharapkan tetap menjadi prioritas dalam perubahan APBD.
Dari sisi pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan-PAN mendukung pemkot Surabaya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan PAD harus dilakukan tanpa menambah beban bagi masyarakat, khususnya wong cilik dan pelaku usaha mikro.
“Penguatan PAD tentu harus terus dilakukan, tetapi tetap dengan prinsip memberikan kemudahan dan tidak menjadi beban baru bagi wong cilik, pelaku usaha mikro, maupun masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Anas.
Masih ada ruang yang dapat dioptimalkan pemerintah untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, serta optimalisasi aset daerah.
“Peningkatan PAD harus lebih diarahkan pada kepatuhan wajib pajak, penutupan potensi kebocoran penerimaan, dan peningkatan produktivitas aset milik daerah,” imbuhnya.
Fraksi PDI Perjuangan-PAN juga mendukung pemanfaatan pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, Anas mengingatkan agar setiap skema pembiayaan harus dilakukan melalui perencanaan dan pengawasan yang matang.
Transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian fiskal harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pembiayaan alternatif. “Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan tetap berjalan, tetapi kewajiban daerah ke depan juga tetap terukur dan sehat,” tegasnya.
Sinergi antara DPRD dan Pemkot Surabaya diperlukan agar pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan warga.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas. Program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih besar.
“Melalui kemitraan yang konstruktif, pembahasan Perubahan APBD 2026 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Surabaya,” pungkas Anas.
