Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menegaskan bahwa calon kepala desa tidak akan dibebani biaya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Biaya pelaksanaan Pilkades tersebut harus sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi A DPRD Jember, Alfan Yusfi, setelah mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tanggal 27 Agustus 2026.
Seperti yang diketahui, total anggaran Pilkades serentak 2027 yang tercantum dalam KUA-PPAS mencapai sekitar Rp26 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,9 miliar akan dialokasikan melalui DPMD untuk menjaga keamanan dan kondisi desa selama proses Pilkades.
Alfan mengingatkan agar DPMD, BPKAD, dan Inspektorat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di setiap desa. Ia menekankan bahwa panitia Pilkades tidak diperbolehkan untuk memberlakukan aturan yang membebankan biaya kepada calon kepala desa.
“Jangan sampai ada panitia yang membuat tata tertib dengan ketentuan kekurangan biaya dibebankan kepada pihak ketiga atau calon kepala desa,” tegas Alfan di Jember pada 29 Agustus 2026.
Menurutnya, pembiayaan Pilkades sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 34 ayat 6 menentukan bahwa biaya pemilihan kepala desa harus ditanggung oleh APBD kabupaten atau kota.
Ketentuan serupa juga tercantum dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, yang mengubah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Pasal 48 ayat 1 menyebutkan bahwa biaya utama Pilkades dibebankan kepada APBD kabupaten atau kota, sedangkan ayat 2 membolehkan penggunaan APBDes untuk mendukung kebutuhan pemungutan suara.
Berdasarkan hal tersebut, Alfan menegaskan bahwa kekurangan pembiayaan Pilkades serentak di 161 desa di Jember tidak seharusnya menjadi tanggung jawab calon kepala desa. “Kalau masih ada kekurangan pembiayaan, bisa didukung melalui APBDes, bukan dibebankan kepada calon kepala desa,” jelasnya.
Menurut Alfan, konsep pembiayaan nol rupiah bagi calon kepala desa bukan hanya mengenai biaya. Kebijakan ini penting untuk menghapus hambatan finansial bagi masyarakat yang berkeinginan untuk maju dalam Pilkades.
Ia berharap bahwa Pilkades tanpa biaya dapat memperluas kesempatan bagi warga untuk mencalonkan diri, sekaligus mendorong munculnya kandidat yang berkualitas dan berintegritas. “Pilkades gratis diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang bersih, demokratis, dan bebas dari praktik politik uang,” imbuhnya.
