Jakarta, Maret.id — Wacana pembangunan rumah susun tiga hingga empat lantai di atas sungai telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan aktivis lingkungan. Para penentang menilai proyek ini berisiko mempersempit ruang aliran air dan meningkatkan ancaman banjir.
Ketua Komunitas Peduli Sungai Banksasuci Foundation, Ade Yunus, meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempertimbangkan kembali gagasan tersebut. “Kami menentang, itu ide konyol, jelas melanggar PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Permen PUPR No 28/PRT/M/2015,” tegas Ade.
Ade juga menggarisbawahi bahwa pembangunan di atas sungai harus memperhitungkan fungsi aliran sungai dalam menampung debit air. “Adanya bangunan di atasnya dapat mempersempit aliran dan meningkatkan risiko banjir serta erosi,” ujar Ade, yang juga Koordinator Koalisi Aktivis Lingkungan Hidup Tangerang (Kalung).
Ia mendesak Kementerian PKP untuk mengkaji kembali gagasan pembangunan hunian di atas sungai. “Kan masih banyak lahan sitaan Kejaksaan Agung, aset obligor BLBI, lahan kosong BUMN, hingga lahan tidur milik negara,” imbuhnya.
Ade juga berharap Kementerian PKP tidak hanya fokus pada penyediaan hunian baru, tetapi juga memperhatikan perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni. “Jangan menghabiskan energi membuat kajian dengan ide konyol tersebut, sampai kapanpun kami tolak dan kami tentang,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan gagasan pembangunan hunian tersebut sebagai bagian dari terobosan penyediaan hunian di tengah keterbatasan lahan. “Bagaimana suatu saat ada terobosan misalnya bagaimana mulai berpikir membangun rumah (susun) tiga atau empat lantai,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.
Gagasan itu kini masih dalam tahap pengkajian, mencakup kebutuhan material, biaya, dan regulasi. Ara juga menekankan bahwa konsep tersebut tidak akan dipaksakan jika tidak mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan pengembang.
