Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengungkapkan bahwa penurunan tingkat dukungan terhadap pemerintahan saat ini harus ditanggapi dengan serius.
“Tren penurunan ini merupakan bagian dari dinamika politik yang memerlukan agenda perbaikan kinerja pemerintah,” kata Hanta dalam survei berjudul Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran yang disiarkan melalui akun YouTube Poltracking TV.
Survei yang dilaksanakan pada 14-20 Agustus 2026 melibatkan 1.220 responden, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen. Namun, tingkat kepercayaan publik tercatat pada angka 63,2 persen.
Hanta menekankan bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah menjaga daya beli dan memperluas lapangan kerja. Hal ini penting, mengingat 44,3 persen responden menyatakan bahwa harga kebutuhan pokok masih tinggi.
“Pemerintah perlu memperbanyak program jaring pengaman sosial yang menyasar kelompok rentan,” imbuh Hanta. Ia juga menekankan perlunya menahan kenaikan biaya seperti pajak, harga BBM, dan tarif tol yang berdampak langsung pada ekonomi keluarga.
Langkah kedua adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Survei menunjukkan bahwa 44,6 persen responden mendesak penghentian program MBG.
“MBG perlu diaudit secara komprehensif dan diprioritaskan di wilayah tertinggal,” saran Hanta. Ia mengusulkan konversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih rasional, mengingat banyaknya persoalan implementasi yang ada.
Langkah ketiga, menurut Hanta, adalah melakukan perombakan kabinet serta memperkuat komunikasi pemerintah. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri tercatat hanya 47,0 persen.
Sebanyak 51,9 persen responden meminta Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet, khususnya di bidang ekonomi (30,8 persen) dan hukum (22,0 persen). “Presiden Prabowo memerlukan sosok menteri koordinator yang tegas dan responsif,” tegas Hanta.
Ia mengingatkan peran penting Luhut Binsar Pandjaitan pada era Presiden Joko Widodo dalam menjaga kewibawaan institusi kepresidenan. Langkah keempat adalah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yang mendapatkan penilaian buruk dari publik masing-masing 46,5 persen dan 45,5 persen.
“Presiden Prabowo tidak boleh menoleransi oknum-oknum yang merusak tatanan hukum,” ungkap Hanta. Ia mendesak bahwa sanksi berat harus diterapkan terhadap mereka yang bermasalah dalam institusi penegak hukum.
Langkah terakhir mencakup penguatan checks and balances serta harmonisasi hubungan antara presiden dan wakil presiden. Hanta menyebut keberadaan partai oposisi seperti PDIP, NasDem, dan PKS dengan total 232 kursi, sebagai unsur penting dalam menciptakan keseimbangan politik.
“Keberadaan partai oposisi yang kritis sangat penting bagi demokrasi,” tutup Hanta.
