Jakarta, Maret.id — Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026. Dampak bencana ini dirasakan di delapan kabupaten/kota, mengganggu pelayanan sejumlah fasilitas kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, dr. Maharani, mendorong percepatan pemulihan fasilitas kesehatan. Ia menekankan pentingnya memastikan pelayanan medis bagi masyarakat terdampak tetap berjalan.
Kementerian Kesehatan mencatat daerah yang terdampak meliputi Sikka, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur. RSUD Ruteng di Manggarai dan RSUD Aeramo di Nagekeo merupakan dua fasilitas kesehatan yang memerlukan perhatian khusus setelah mengalami kerusakan akibat gempa.
Sebagai respons atas bencana ini, Kementerian Kesehatan telah mengaktifkan Health Emergency Operation Center. Selain itu, mereka juga mengerahkan Emergency Medical Team dan mendirikan rumah sakit lapangan di Ruteng dan Aeramo.
Rumah Sakit Lapangan Ruteng kini sudah memberikan layanan kesehatan dasar hingga tindakan operasi bagi pasien terdampak. Maharani mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam menghadapi situasi ini. Namun, ia menegaskan perlunya percepatan pemulihan fasilitas kesehatan permanen.
“Dalam situasi bencana, pelayanan kesehatan tidak boleh terputus. Rumah sakit lapangan sangat penting sebagai respons darurat, tetapi pada saat yang sama pemulihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang terdampak harus terus dipercepat,” ujar Maharani.
Legislator Golkar ini juga menegaskan bahwa layanan esensial, seperti kegawatdaruratan, operasi trauma, pelayanan ibu dan anak, serta hemodialisis harus terjamin selama masa pemulihan. Ia juga mendorong pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan logistik medis dilakukan secara berkala.
“Pemulihan bukan hanya soal bangunan. Yang harus dipastikan adalah dokter dan tenaga kesehatan tersedia, obat dan alat kesehatan mencukupi,” tegasnya.
Maharani menambahkan bahwa koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit, dan seluruh unsur penanganan bencana perlu terus diperkuat. Ini penting agar transisi dari layanan darurat menuju pelayanan normal bisa berlangsung cepat dan aman.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, ia menegaskan bahwa pemulihan sektor kesehatan harus menjadi prioritas dalam penanganan pascagempa NTT. “Masyarakat terdampak bencana membutuhkan kepastian bahwa ketika sakit, mereka tetap bisa mendapatkan pertolongan,” tutupnya.
