Jakarta, Maret.id — Komisi X DPR tengah membahas anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 2027. Pembahasan dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 2 September 2026.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan BPS mendapatkan alokasi anggaran lebih dari Rp6,4 triliun. Namun, Lalu menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah program prioritas yang belum terakomodasi dalam anggaran tersebut.
“BPS mendapatkan anggaran 6,4 triliun lebih. Nah, dari anggaran tersebut ternyata sangat banyak program-program prioritas yang belum masuk,” kata Lalu Hadrian.
Komisi X pun menyimpulkan perlunya tambahan anggaran bagi BPS agar berbagai program prioritas dapat dilaksanakan pada 2027. “Sehingga tadi kami menyimpulkan di rapat, perlu adanya anggaran tambahan agar program-program prioritas tersebut bisa dilaksanakan di tahun 2027,” imbuh Lalu Hadrian.
Selain itu, Lalu Hadrian juga menambahkan bahwa Komisi X turut membahas penguatan fungsi dan kewenangan BPS. Ini menjadi semakin penting setelah lembaga tersebut mendapat mandat untuk mengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Hal-hal lain juga tentu kami bahas terkait dengan fungsi dan kewenangan BPS, terkait dengan penguatan BPS yang hari ini diinstruksikan oleh Presiden untuk mengelola data tunggal sosial ekonomi nasional,” tegas Lalu Hadrian.
