Jakarta, Maret.id — Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Reza Prabowo, mendapatkan sorotan tajam terkait keputusan untuk tidak meliburkan sekolah di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Keputusan ini berpotensi merusak citra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pengamat kebijakan publik, Muhammad Gumarang, menekankan bahwa situasi bencana harus direspons dengan kebijakan yang memprioritaskan keselamatan dan kesehatan peserta didik. “Disarankan Kadisdik Kalteng Reza Prabowo lebih bersikap profesional dalam mengambil kebijakan, jangan asal-asalan,” kata Gumarang kepada wartawan.
Gumarang menilai bahwa alasan untuk tetap mengadakan kegiatan sekolah demi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak relevan mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh kabut asap. Dia menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang memerlukan langkah mitigasi dan perlindungan masyarakat, terutama anak-anak yang berada di sekolah.
“Kabut asap adalah persoalan bencana yang berkaitan dengan mitigasi penyelamatan yang wajib dilakukan negara atau pemerintah, dalam asas hukum bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, Salus Populi Suprema Lex Esto,” ujar Gumarang.
Gumarang juga menyarankan agar keputusan terkait aktivitas sekolah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan Dinas Pendidikan. Ia merekomendasikan agar Kadisdik berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, BMKG, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendapatkan pertimbangan yang matang.
Dia menambahkan bahwa masalah MBG seharusnya tidak dijadikan alasan untuk memaksakan sekolah tetap buka. “Program tersebut memiliki lembaga khusus, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga mekanisme penyaluran MBG dapat disesuaikan apabila sekolah harus diliburkan akibat kondisi bencana,” pungkasnya.
