Jakarta, Maret.id — Komisi IX DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak menganggap masalah keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) selesai setelah korban mendapatkan pengobatan.
Anggota Komisi IX DPR, Heru Tjahjono, menekankan pentingnya pemantauan kesehatan jangka panjang bagi anak-anak yang menjadi korban keracunan MBG. “Harus dievaluasi 3 bulan, 6 bulan. Apakah ada anak-anak yang keracunan ini mempunyai hal-hal yang sifatnya gangguan metabolisme, mungkin autoimun, mungkin yang lain,” tutur Heru.
Legislator dari Partai Golkar ini mengingatkan bahwa penanganan korban tidak boleh hanya berdasarkan gejala sementara saat keracunan terjadi. Ia menyoroti kebutuhan evaluasi kesehatan lanjutan, terutama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mengalami keterbatasan dalam menjalani pemeriksaan kesehatan.
Heru mengingatkan, jika BGN dan pihak terkait membiarkan korban tanpa pemantauan, mereka akan bertanggung jawab. “Ini yang harus dievaluasi dan itu tanggung jawab lho, dosa kita Pak,” kata Heru.
Agar evaluasi berjalan efektif, Heru meminta agar BGN tidak bekerja sendiri. Ia mendorong BGN untuk berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten, dan provinsi, hingga bidan di desa.
Sementara itu, Komisi IX DPR tetap memberikan dukungan terhadap program MBG yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, dukungan itu tidak berarti akan mengabaikan masalah yang terjadi di lapangan.
Heru menegaskan bahwa Komisi IX akan memberikan evaluasi berdasarkan kondisi faktual, bukan sekadar laporan yang dirancang untuk menyenangkan pemerintah. “Selama ini kan banyak yang keracunan, diam Pak, ada keracunan diam. Tapi dibagi makanan enggak dimakan, (malah) dibawa pulang,” tutup Heru.
